Beranda  ›  Media Sosial

Sebut Dana Kjp Berkurang, Tsamara Dilibas Habis Netizen: Mana Datanya? Share Dong


[PORTAL-ISLAM.ID]  Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk memerhatikan penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Menurut Tsamara, dari hasil pertemuannya dengan warga di beberapa daerah di Jakarta ternyata banyak yang mengadukan mengenai problem KJP yang macet.

"Dua ahad terakhir, saya bertemu warga di Kebon Kacang, Kebon Melati, dan Tanah Tinggi. Mereka semua mengaku bingung, mengapa dana KJP kini macet? Dulu lancar-lancar saja," kata Tsamara, Rabu, 13 Desember 2017.

Tsamara menyampaikan dana KJP yang diterima ibu-ibu di tiga daerah tersebut dikurangi.

Dana per bulan yang biasa diterima untuk anak SD sebesar Rp 100.000 bisa berkurang menjadi Rp 80.000.

Bahkan di Tanah Tinggi, seorang ibu yang biasanya mendapatkan Rp 150.000 per bulan untuk anaknya yang duduk di kursi SMP, kini belum mendapatkan penyaluran dana tersebut lagi.

"Saya coba tanyakan ke mereka, apakah ada klarifikasi resmi? Mereka jawab tidak ada. Anggarannya ada. Tandanya ini perkara realisasi, perkara penyaluran," lanjut Tsamara.

Politisi muda ini menganggap Anies Baswedan harus bisa melaksanakan pengawasan terhadap setiap rupiah uang APBD yang ditujukan untuk dana KJP.

"Pak Anies kan punya aktivitas KJP Plus. Ini kan bagus. Apalagi, KJP Plus untuk tahun 2018 kan anggarannya naik. Tahun 2017, KJP itu anggarannya Rp 3,04 trilliun. Tahun 2018 dengan KJP Plus anggaran mencapai Rp 3,9 trilliun. Jangan hingga anggaran naik terus, tapi alasannya pengawasan tidak baik, penyalurannya juga jadi tidak benar," ujar Tsamara.

"Sekali lagi, Ini fakta yang sanggup ditemui di lapangan. Sudah ada beberapa pemberitaan yang membahas wacana ini. Ini juga tercatat dalam dokumentasi berbentuk video. Saya rasa Ini perkara sangat mendasar. Pak Gubernur harus menawarkan perhatian khusus terkait ini," imbuhnya.

Namun rupanya Tsamara sama sekali tak mengetahui bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan jika dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak ada yang macet atau tidak turun. Pencairan dana sendiri berlangsung secara bertahap.
Dinas Pendidikan pun mengimbau masyarakat yang merasa pencairan kartu KJP-nya macet atau ada potongan, semoga segera melapor.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan, dikala ini pihaknya belum mendapatkan kabar adanya peserta KJP yang macet atau tidak turun. Saat ini, memang sedang dilakukan pencairan dana KJP tahap II tahun 2017.

“Untuk periode Juli - Desember 2017, memang gres dilakukan pada tanggal 5 Desember,” ujarnya, Sabtu lalu, 9 Desember 2017.

Pencairan sendiri dilakukan secara sedikit demi sedikit oleh Bank DKI. Karena, jumlah peserta KJP tahap II 2017, cukup banyak adalah 778.058 peserta didik.

Karena itu, perlu dilakukan verifikasi terhadap nomor rekening peserta KJP sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam penyaluran dana.

Lalu, lanjut Sopan, peserta KJP tahap II 2017 sudah bisa mengecek dana KJP yang masuk di buku rekening masing-masing peserta didik. Dan sanggup memakai dana rutin bulanan sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditetapkan.

“Kami pastikan tidak ada belahan atau pengurangan dana terhadap peserta KJP. Peserta asuh peserta KJP akan mendapatkan dana sesuai dengan besaran yang ada di tiap jenjang pendidikan,” terangnya.

Jika terdapat permasalahan ataupun hambatan terkait pencairan dana KJP, sanggup menghubungi SMS pengaduan di nomor 089525767869. Atau tiba ke Helpdesk KJP di Kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) di Jalan Jatinegara Timur IV No.55, Rawabunga, Jatinegara.
--------

Pernyataan Tsamara yang dianggap mendiskreditkan Gubernur Anies Baswedan hasilnya menuai kecaman publik.

Tanpa ampun, satu demi satu netizen membantah dan melibas pernyataan wanita muda ini.



Share Artikel: