Catat! Inilah Lima Ciri Presiden Produk Sistem Demokrasi Liberal-Brutal

[PORTAL-ISLAM.ID]  Sistem demokrasi yang sekarang diterapkan di Indonesia sering dimana liberal, prosedural, kriminal dan brutal. Sebutan untuk demokrasi tersebut semua berasal dari intelektual Indonesia.

Inilah lima ciri utama dari Jabatan Presiden dari sistem demokrasi tersebut.

1. Dipilih untuk 2 x 5 tahun.

2. Tahun pertama. Sibuk konsolidasi kekuasaan dan sibuk mengeliminir potensi yang akan mengganggu kekuasaan. Akibatnya belum sanggup fokus memikir nasib rakyat. Fokusnya mengatur barisan pengaman kekuasaan.

3. Tahun kedua. Mulai mencoba kerjakan kegiatan program yang dijanjikan. Mulai diseleksi mana yang dampaknya lebih cepat dirasa oleh rakyat pemilih. Program atau rencana yang idealis menyerupai revolusi mental, Trisakti, Nawacita dll yang kurang praktis, dikerjakan apa adanya. Program Pemerintah sebelumnya atau yang kemudian meskipun manis dicoret atau dimodifikasi meskipun masuk RPJM rezim lalu.

Infrastruktur dipilih sebab secara pisik lebih cepat tampak positif risikonya dimata rakyat. Akibatnya, apapun caranya ditempuh untuk mencari dana demi infrastruktur (tambah hutang, jual aset strategis, menghilangkan subsidi buat rakyat, naikkan harga listrik, impor demi sanggup "pembagian laba", genjot pajak dll ditempuh dengan nekad).

4. Tahun ketiga. Mulai ngeceng, mulai pasang aksi. Mencoba mengulangi cara usang contohnya blusukan yang dimodifikasi, kampanye terbuka atau terselubung. Berita gosip yang kira-kira negatif, mulai disensor lewat tekanan ke medsos atau media online. Potensi yang akan ganggu atau menjadi tentangan diganggu atau dipojokkan. Rekayasa opini atau survei mulai diatur. Pemetaan partai yang akan dukung atau tidak dilakukan secara intensif. Bila perlu dilakukan tekanan. Akibatnya, perhatian terhadap problem rakyat berkurang.

5. Tahun keempat dan kelima. Masuk tahun politik. Konsolidasi pemenangan untuk jabatan kedua kali dilakukan intensif. Kelompok pendukung pendanaan dikonsolidasi. Instrumen pemenangan menyerupai intelijen, birokrasi, tokoh parpol, tokoh media, tokoh LSM dan Tim Pendukung, Tokoh survei, Tokoh KPU/KPUD, MK dan KPK kalau masih sanggup dipengaruhi dilibatkan, TNI, Polisi, Kejaksaan di kondolidasi. Jaringan internasional diintensifkan. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat didekati.

Akibatnya dana dan kemudahan dan "pengorbanan negara" diharapkan banyak sekali. Dana negara sungguh banyak harus di korbankan.

Kesimpulan : Sistem liberal ini banyak menghabiskan waktu untuk mengkosolidasi kekuasaan demi terpilih untuk periode berikutnya. Hanya sedikit waktu untuk berbuat optimal buat rakyat. Program untuk memajukan bangsa dan negara yang bersifat mendasar, terabaikan demi meraih kekuasaan berikutnya.

Pertanyaannya, dengan segala cara dan pengorbanan sebesar itu, apa yang didapat oleh bangsa dan rakyat.

Apakah rakyat menjadi lebih makmur dan sejahtera? Apakah IPM kita lebih meningkat dibanding negara tetangga? Apakah hutang makin berkurang? Apakah harkat dan martabat rakyat Indonesia makin meningkat di mata Internasional? Apakah kemiskinan makin berkurang? Apakah pengangguran berkurang? Apakah indeks kesenjangan (gini ratio menurun)? Apakah kualitas pemimpin terpilih makin baik? Apakah mental dan akhlak rakyat makin maju? Apakah insan baik, jujur, berintegritas dan cerdas terpakai optimal? Apakah penguasaan SDA dan Sumber Daya Financial dan Ekonomi makin dalam kendali negara? Apakah rakyat makin banyak yang hidup dari bisnis produktif atau hidup dari ekonomi gelap ( back office economy ?).

Perlu dipikirkan sistem ketatanegaraan yang tidak terlalu sibuk berat ke proses dan mekanisme meraih kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan sanggup mengabdi optimal untuk rakyat, bangsa dan negara.

Penulis: M. Hatta Taliwang

Share Artikel: