Fahri Hamzah Puji Langkah Aturan Sby Terkait E-Ktp: Alhasil Bapak Bersuara
[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sudah mengundang para mantan menteri hingga mantan pejabat terkait dengan proyek e-KTP. Hal ini dilakukan SBY sebagai reaksi atas penyebutan namanya sebagai pemain drama di balik proyek e-KTP yang belakangan didua banyak dikorupsi oleh beberapa nama pejabat penting negara di jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut SBY, dari kesaksian para pembantunya itu, proyek e-KTP telah dijalankan sesuai dengan prosedur. Bahkan, beliau menyebut bahwa tak ada jadwal pemerintahan lain yang dijalankan lebih hati-hati, daripada proyek e-KTP.
"Organisasi sistemnya dibentuk secara pruden, penuh kehati-hatian, barangkali ini jadwal pemerintah yang penuh kehati-hatian dengan mekanismenya penuh akuntabilitas, pengawasannya diatur dengan dengan seksama," ujar SBY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Selasa 6 Februari 2018.
SBY menyatakan gosip itu didapatnya dari mantan Mendagri, mantan Menko Polhukam, mantan Ketua Tim pengarah Pengadaan e-KTP, mantan Jaksa Agung, mantan Mensesneg, mantan Seskab, hingga mantan Menko Perekonomian.
SBY mengaku tidak terlalu mengetahui hal teknis terkait e-KTP. Maka dari itu, sebelum penjelasan dilakukan, beliau pun menghimpun informasi. Dari semua testimoni para mantan pejabat itu, tak ada satu pun yang menyatakan pernah ada anjuran yang masuk untuk menghentikan proyek e-KTP.
Nama SBY sebelumnya disebut oleh Mirwan Amir dalam persidangan masalah korupsi e-KTP, dengan tedakwa Setya Novanto. Mirwan mengaku SBY mengetahui betul wacana proyek e-KTP yang bermasalah. Namun, SBY tetap melanjutkannya.
"Saya memberikan ke Pak SBY semoga e-KTP tidak diteruskan," ujar Mirwan di dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 25 Januari 2018. Mirwan bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto.
Menurut Mirwan, dikala itu ia mendengar gosip dari pengusaha Yusnan Solihin bahwa ada duduk masalah dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Informasi itu kemudian disampaikan kepada SBY dikala ada aktivitas di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat.
Namun, berdasarkan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) dewan perwakilan rakyat dari Fraksi Partai Demokrat itu, SBY menolak menghentikan proyek e-KTP yang sedang berlangsung. Alasannya, sebab dikala itu menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
"Tanggapan Bapak SBY sebab ini menuju pilkada, jadi proyek ini harus diteruskan," kata Mirwan.
Sumber: KOMPAS
------
Langkah SBY untuk mengklarifikasi sekaligus melaporkan pihak-pihak yang dianggap mencemarkan nama baik mantan Presiden RI ini dipuji Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat Fahri Hamzah.
Bangsa INDONESIA HARUS mempertanyakan tindakan @KPK_RI yang mengacaukan negara dengan pekan raya tak mempunyai kegunaan dalam #KasusEKTP sementara faktanya adalah:https://t.co/SdIq1DJ7a8— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) February 6, 2018
Terima kasih pak @SBYudhoyono balasannya bapak bicara.