FOKUS Pemberantasan Prostitusi Online, Jangan Diseret ke POLITIK
Prostitusi online sudah jadi rahasia umum di Indonesia.
Kasus penggerebekan PSK di kota Padang yang digrebek polisi atas laporan anggota DPR RI Andre Rosiade adalah hanya puncak gunung es.
Jangan fokus ke penggerebekannya karena itu hanya bersifat seremonial dan bukan inti masalah.
Masalah utama nya adalah prostitusi online harus diberantas dimana saja, termasuk kota Padang.
Saya mengkritisi pihak-pihak yang menjadikan prostitusi sebagai bisnis. Ini sangat memalukan.
Polisi, dan aparat seharusnya memberantas prostitusi dengan jujur dan tegas. Ini penyakit masyarakat terutama terjadi di kota yang terkenal relegius. Padang.
Tidak peduli siapa yang bermain dan atas motif apa, yang jelas prostitusi online wajib diberantas.
Walikota Padang dan pemerintah disana jangan hanya menyoroti masalah penggerebekan, tapi harus fokus ke inti masalah bagaimana prostitusi ini diberantas.
Walikota Padang juga jangan ngeles menganggap manuver Andre ini untuk menghambat dia maju sebagai calon Gubernur Sumbar. Kejadian nyata prostitusi ini adalah tanggungjawab dia.
Soal-soal kronologis semua sudah dijelaskan polisi dengan gamblang. PSK yang masih berkeliaran adalah masalah inti.
Jangan ditarik ke ranah politik, Walikota Padang harus gentel mengakui kelemahannya dalam mengurus PSK di sana yang belum beres.
Baik itu motif politik atau motif apapun, faktanya prostitusi online memang masih berjalan dengan lancar termasuk di Padang. Walikota Padang fokus saja beresin urusannya jangan melebar ke ranah penjatuhan dirinya.
Ini masalah moral akut, jangan fokus ke hal-hal yang tidak substantif. Andre sebagai anggota DPR RI asal Sumbar sudah benar melaksanakan tugasnya sebagai tannggungjawab konstitusional nya. Apapun itu motifnya.
Banyak daerah di Indonesia yang belum selesai soal soal prostitusi, jadi Pemerintah Daerah fokus saja bekerja keras memberantas hal ini, bukan menyeret masalah ini ke ranah politik lalu mengaburkan fakta bahwa maksiat ini masih merajalela.
Seorang Kepala Daerah harus berbesar hati atas semua kritikan dari manapun datangnya kalau memang faktanya jelas gak perlu mencari cari alasan untuk ngeles.
Siapapun Kepala Daerah yang digaji rakyat untuk hal hal tersebut harus legowo menerima kritikan saat kinerjanya belum memuaskan.
Kalau setiap kritik diartikan sebagai kebencian personal dan membawa bawa nama pribadi yang sedang dijatuhkan. Maka ini tidak gentel sama sekali.
Kita menyayangkan Kepala Daerah yang anti kritik dan merasa paling bersih dan paling beres kerjanya ditengah fakta bahwa di derahnya memang masih punya segudang masalah.
Silahkan Walikota Padang mau jadi Gubernur Sumbar, tapi bereskan dulu PR anda di kota Padang.
Silahkan Walikota Surabaya mau nyagub di DKI, tapi bereskan dulu amanah warga Surabaya. Dan kalau ada rakyat yang mengkritik anda seharusnya bercermin bukan menangkap orang yang mengkritik anda.
Kepala-kepala Daerah yang anti kritik dan suka melebarkan masalah saat dia sedang dikritik adalah kepala daerah yang tidak layak jadi teladan. Mau jabatan lebih besar ditengah bobroknya kinerja. Ini Memprihatinkan.
(By Tengku Zulkifli Usman)