Beranda  ›  Berita Nasional

Total Anggaran Rp5,6 Triliun Pelatihan Pra-Kerja, Diantaranya Lewat Ruangguru, Ternyata Punya Stafsus Presiden!


[PORTAL-ISLAM.ID] Pemerintah telah resmi membuka pendaftaran Kartu Pra Kerja bagi masyarakat. Termasuk, para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun yang belum memiliki pekerjaan dengan mengakses www.prakerja.go.id.

NAMUN.. program ini sudah menuai kritik luas.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pada kondisi pandemi virus corona, masyarakat lebih membutuhkan stimulus dalam bentuk bantuan langsung tunai untuk mendorong daya beli di tengah lesunya perekonomian.

"Yang dibutuhkan saat ini kan uang tunai dan sembako, sementara target Kartu Pra Kerja 5,6 juta orang diberi pelatihan online. Kan kurang pas ya. Kalau mau bantu ya cash, transfer model BLT (Bantuan Langsung Tunai) ke tiap orang yang di PHK," ujar Bhima ketika dihubungi kumparan, Minggu (12/4).

Senada, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, juga mengkritik program Kartu Prakerja. Salah satunya mengenai pelatihan di program prakerja. Menurut dia, saat ini masyarakat butuh makan, bukan pelatihan kerja.

"Contohnya yang ga tepat itu adalah subsidi kartu prakerja, kok diberikan dalam bentuk training. Karyawan yang kehilangan pekerjaan dan rakyat kita perlu makan saat ini, bukan pelatihan," tegas Sutrisno dihubungi Merdeka.com Senin (13/4).

Menurut Sutrisno, selama ini kegiatan pelatihan yang digelar pemerintah dianggap tidak efektif dan cenderung memboroskan keuangan negara. Sebab, hanya untuk membiayai sebuah pelatihan kartu prakerja sebesar Rp1 juta per orang, dianggap terlalu besar untuk sasaran 5,6 juta jiwa dengan total anggaran Rp5,6 triliun.

Dana sebesar itu dinilai akan lebih bermanfaat jika diberikan langsung dalam bentuk uang tunai maupun sembako untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat saat kondisi ekonomi sulit.

"Jangan begitulah, rakyat ini sedang susah, berikanlah uang itu pada yang memang berhak menerimanya!" lanjut dia.

Terkait langkah pemerintah yang menggandeng sejumlah e-commerce maupun startup dalam pelatihan program kartu prakerja berbasis online. Dia menuntut pemerintah untuk menyampaikan alasan dari keputusan tersebut ke publik, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam penggunaan uang negara.

"Uang ini malah diberikan kepada lembaga training online, enak banget yang terima uang itu," tukasnya.

Seperti diketahui, Total anggaran kartu pra-kerja adalah Rp 20 Triliun untuk 5,6 juta peserta. Dimana nilai manfaat dari setiap peserta Kartu Pra Kerja adalah Rp 3.550.000. Namun Rp 1 juta dipakai untuk biaya pelatihan. Sisanya dibayar sebagai insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000.

Total biaya pelatihan untuk target 5,6 juta peserta pra-kerja adalah Rp 5,6 Triliun (Rp 1 juta X 5,6 juta orang).

Pemerintah telah menggandeng 8 digital platform dalam mengeksekusi pelatihan dalam program Kartu Pra Kerja. Yaitu Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.

Dan ternyata Pendiri dan Direktur Utama Ruangguru adalah Belva Devara, yang tak lain adalah staf khusus milenial Presiden Jokowi yang bergaji Rp 51 juta/bulan.

CEO Ruangguru Belva Devara Ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden
https://blog.ruangguru.com/belva-devara

LAGI LAGI STAFSUS PRESIDEN...

YG PERTAMA SKANDAL SURAT KE CAMAT, YG KEDUA PROYEK PELATIHAN PRA-KERJA...

"...Pak @Jokowi baru tadi pagi salah 1 stafsus anda minta maaf atas skandal serius yg melibatkan perusahaannya dalam program negara. Sore ini, stafsus anda lainnya lagi2 terlibat dalam program negara yg anggarannya Triliunan! Anda jangan pura2 ga baca tweet saya, pak!" protes netizen akun @kafiradikalis.

Share Artikel: