Belum Ada Vaksin Covid-19, The New Normal Sama Saja Bunuh Diri Massal
[PORTAL-ISLAM.ID] Kebijakan The New Normal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja, Perkantoran, dan Industri, dinilai tepat dilakukan pada saat ini.
Pelonggaran atau relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah digaungkan sejak pekan lalu dinilai terlalu sembrono.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai kebijakan yang diambil pemerintah tersebut dinilai tumpang tindih dan cenderung inkonsisten.
Pasalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pun dinyatakan bahwa tempat kerja diliburkan selama penerapan PSBB.
Menurut Mardani Ali Sera, rencana The New Normal yang disampaikan Presiden Joko Widodo mesti dilakukan dengan pengendalian ketat. Jika tidak, hal itu bisa menjadi bencana besar.
"Belum saat melakukan relaksasi kebijakan PSBB dan mempersilakan masyarakat beraktivitas kembali secara normal. Akan ada potensi lebih bencana besar tanpa melakukan pengendalian dalam kebijakan ini," ujar Mardani Ali Sera, Selasa 26 Mei 2020.
Anggota Komisi II DPR RI ini mengurai, pelonggaran PSBB atau 'berdamai dengan virus Corona' di saat belum ditemukan vaksin justru bisa berpotensi memperparah keadaan. Mengacu data kasus Covid-19 di Indonesia yang masih belum menunjukkan ada penurunan grafik yang signifikan.
"Pertama, tren penyebaran virus di Indonesia masih terus meningkat. Kedua, masih belum ada vaksin resmi. Kenapa malah melakukan pelonggaran? Sama saja dengan bunuh diri massal," tuturnya.
Lebih lanjut, Mardani Ali mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan segala aspek dan kemungkinan yang akan terjadi jika tetap memaksakan kehendak melakukan relaksasi kebijakan PSBB. Seharusnya kesehatan menjadi panglima dalam setiap pengambilan keputusan dengan mendengar masukan dari para ilmuwan.
"Kalau apa-apa pertimbangannya ekonomi ketimbang kesehatan, tunggu saja bom waktu ini di pemerintahan," pungkasnya.