Pernyataan Presiden Jokowi Dinilai ‘Jahat’ dan Tidak Adil
Presiden Joko Widodo hari ini (Selasa, 19 Mei 2020) berkata bagai elang membidik anak ayam: jangan terjadi korupsi dana bantuan sosial!
“Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan,” kata Jokowi dikutip Kompas.com.
Lembaga-lembaga itu seperti KPK, BPKP, dan Kejaksaan.
Bagi kita, pernyataan itu ‘jahat’ dan tidak adil. Tidak pernah sekali pun Presiden menyinggung potensi korupsi pelatihan online Kartu Prakerja seperti disuarakan oleh gerakan Salam 5,6 Triliun dan banyak elemen masyarakat lainnya.
Presiden seolah berpikir, Pak RT dengan potensi mencatut Rp10 ribu - Rp20 ribu akan lebih membahayakan tatanan bangsa dibandingkan dengan anak-anak milenial digital startup yang berkolaborasi dengan penyelenggara negara korup di ring I kekuasaan untuk menggangsir uang negara, memanfaatkan tangan peserta Kartu Prakerja.
Presiden seolah berpikir menuangkan aturan komisi jasa bagi platform digital dalam Kartu Prakerja adalah perbuatan pemerintah yang layak dipuji di tengah pandemi COVID-19. Bukan sebaliknya, perbuatan yang tidak patut secara moral!
Presiden seolah berpikir Indonesia baik-baik saja meskipun terdapat fakta (mantan) staf khususnya adalah direktur aktif perusahaan yang mengendalikan platform digital mitra Kartu Prakerja (Ruangguru), Menteri Pariwisatanya adalah komisaris aktif perusahaan platform digital mitra resmi Kartu Prakerja (Tokopedia).
Bansos memang tidak berarti sepi dari masalah hukum. Banyak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menunjukkan terbukti bahwa korupsi penyaluran dana bansos itu ada.
Namun program pelatihan online Prakerja dengan jargon—katanya—“end to end technology” nirintervensi manusia juga tidak berarti bebas dari begal. Mana ada teknologi 100% bebas intervensi manusia? Apalagi melihat alokasi Rp5,6 triliun APBN yang sudah jelas dan pasti pengeluarannya.
Perbuatan korupsi justru berpotensi lebih subur dan cepat dengan penggunaan teknologi digital. Apalagi ditambah dengan figur-figurnya yang dari luar terlihat wangi dan santun, karena dicitrakan begitu oleh media massa selama ini. Masyarakat akan dibuat terkecoh.
Saya angkat topi untuk KOMPAK yang kemarin berdemonstrasi—dengan tetap mematuhi protokol kesehatan—di Gedung KPK menuntut KPK mengusut dugaan korupsi Kartu Prakerja. Mereka menunjuk nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai orang yang perlu diperiksa. Saya tambahkan: mungkin Presiden Jokowi dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana juga perlu masuk dalam gerbong.
Masyarakat sebaiknya tidak mudah menelan narasi pemerintah. Dugaan korupsi dalam pelatihan online Kartu Prakerja berbiaya APBN Rp5,6 triliun itu, bukanlah fiksi.
Dana Rp5,6 triliun yang dipakai untuk membeli klik video pelatihan di 8 platform digital itu adalah bagian dari Rp20 triliun dana program Prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari Rp172,1 triliun dana dukungan konsumsi. Dana dukungan konsumsi Rp172,1 triliun adalah bagian dari total dana pemulihan ekonomi COVID-19 sebesar Rp641,17 triliun.
Dana pemulihan ekonomi Rp641,17 triliun itu adalah keuangan negara yang menjadikan APBN 2020 defisit Rp1.028 triliun (6,27% dari PDB)—melampaui batas defisit 5,07% atau setara Rp852,9 triliun seperti dalam Perpres 54/2020 tentang APBN 2020.
Defisit Rp1.028 triliun itu selama ini ditutup lewat pembiayaan langsung dan pengadaan surat berharga. Pendeknya: UTANG!
Dengan melihat kronologi dan skema seperti di atas, betapa sulit untuk menahan mualnya perut kita mendengar Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana berkata di Metro TV (Selasa, 19 Mei 2020) agar masyarakat tetap optimistis dan berpikir positif. Kalau ada yang memiliki kemampuan membuat modul gratis, silakan berkolaborasi dengan Kartu Prakerja dan mencantumkan harga Rp0, untuk membantu masyarakat mendapatkan ilmu.
75 tahun merdeka, sebegitu bodohkah kita untuk percaya begitu saja ajakan yang seolah menenteramkan jiwa tapi membunuh akal dan hati nurani?
Pak Presiden, jika Anda diam melihat semua kenyataan itu, Anda berarti membiarkan—bahkan ikut komplotan itu—baik dalam pikiran, perbuatan, maupun kelalaian.
Salam 5,6 Triliun
(By Agustinus Edy Kristianto)
Presiden Joko Widodo hari ini (Selasa, 19 Mei 2020) berkata bagai elang membidik anak ayam: jangan terjadi korupsi dana...
Dikirim oleh Agustinus Edy Kristianto pada Selasa, 19 Mei 2020