Mantan Mensos: Tidak Ada Tuna Wisma atau Pengemis di Daerah Protokol DKI

Tri Rismaharini alias Risma jadi heboh karena menemui tuna wisma gelandangan di jalan pro Mantan Mensos: Tidak Ada Tuna Wisma atau Pengemis di Daerah Protokol DKI
[PORTAL-ISLAM]  Aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma jadi heboh karena menemui tuna wisma gelandangan di jalan protokol Ibu Kota Jakarta. Namun, aksi Risma itu justru memunculkan kritikan karena dianggap pencitraan.

Terkait itu, mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah terkejut mengetahui blusukan Risma menemui tuna wisma seperti pengemis di jalan protokol Jakarta.

"Kalau saya melihat tentu saya terkejut. Sepanjang sepengetahuan saya, itu daerah-daerah protokol tidak ada tuna wisma atau pengemis," kata Bachtiar dalam acara Kabar Petang tvOne, Kamis (7/1/2021).

Dia menilai Pemprov DKI akan menjaga wibawa Ibu Kota terutama untuk area jalan protokol dari keberadaan tuna wisma. Kata dia, untuk penjagaan di area protokol itu dilakukan sampai 24 jam.

"Kalau tiba-tiba muncul pengemis di sana, saya pun merasa heran juga. Tentu yang lebih tahu itu adalah pemerintah daerah," jelas politikus senior PPP itu.

Bachtiar menyarankan agar Risma sebaiknya tak melakukan blusukan. Sebab, masih ada tugas penting yang dikerjakan yaitu mengoptimalkan bantuan sosial atau bansos yang diinstruksikan langsung Presiden Jokowi.

"Saya melihat Ibu Menteri Sosial ini blusukan-blusukan sampai ke kolong jembatan. Saya mengusulkan bukan itu yang harus dikerjakan. Fokus utama sekarang ini bagaimana bantuan yang diinstruksikan oleh Presiden bisa tepat sasaran. Sekarang ini kan anggaran Depsos itu besar. Hitungan saya mungkin Rp92,8 triliun. PKH saja itu Rp34 atau Rp35 triliun. Itu bukan anggaran yang kecil," ujar Bachtiar. 

Menurutnya, jika program itu tepat sasaran maka dinilai sudah membantu mengangkat kemiskinan. Namun, ia mengingatkan data warga penerima bantuan itu juga mesti di-update.

"Persoalan yang paling mendasar di sana adalah tentang data. Apakah orang diberikan itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jika datanya tidak tepat, maka timbul masalah," kata Bachtiar.

"Data itu yang tahu adalah pemerintah daerah. Data itu harus di-update. Tidak boleh dibiarkan saja, bisa saja orang itu meninggal atau pindah. Harus di-update. Itu bukan pekerjaan yang mudah," tutur Bachtiar. 

Selengkanya video tvOne:

Share Artikel: