Fahri Hamzah Sebut Negara Fasilitasi Panggung Konflik di Media Sosial Seperti Ring Tinju, Bahkan Negara Nampak Memihak
Mahfud MD berdalih persoalan Din Syamsuddin itu bermula dari adanya sekelompok orang yang mengaku alumni ITB yang melapor ke pemerintah dalam hal ini Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.
“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memroses laporan itu. Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme,” kata Mahfud MD, dikutip dari akun twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Sabtu (13/2/2021).
Fahri menanggapi pernyataan Mahfud MD, dan menilai cara pandang pemerintah dalam menangani konflik, khususnya di media sosial perlu diubah.
“Cara pemerintah melihat persoalan perlu diperbaiki prof. Jangan dipersonalisasi. Ini bukan soal pak Din dan pak itu atau Pigai dan Abu Janda,” kata Fahri.
Fahri mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan memfasilitasi konflik di media sosial.
“Ini soal posisi negara di tengah hingar bingar media sosial. Mengapa “fasilitas” yang meng-“ekstensi” konflik di dunia maya dibiarkan ada?” kata Fahri.
Fahri menyebut pemerintah memfasilitasi konflik itu dengan menyiapkan panggung lengkap dengan ring tinju.
“Prof, negara sedang bingung dengan warganya yang bising dan bertengkar soal-soal gak jelas. Padahal negara memfasilitasi panggung gak jelas itu lengkap dengan ring tinjunya,” kata Fahri.
Selain memfasilitasi panggung dan ring tinju, negara juga turut memihak dalam konflik tersebut.
“Udah gitu negara juga nampak berpihak dalam sengketa. Tambah gaduhlah suasana di tengah pandemi corona,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu.