Pembatalan Pengajian Ramadhan terkait Radikalisme, PT Pelni Sebut Sudah Sesuai Nilai-nilai Pancasila dan NKRI
"Kami telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung. Kami sekaligus meminta maaf kepada segenap stakeholder dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ini akan menjadi evaluasi bagi kami untuk ke depannya," kata Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Opik Taufik dalam keterangan tertulis, Jumat (9/4/2021).
Untuk diketahui, Badan Kerohanian Islam atau Bakis PT Pelni menggelar kegiatan kajian dalam rangka menyambut Ramadhan. Namun kegiatan tersebut dibatalkan karena dinilai belum memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku di perusahaan.
"Setelah dilakukan klarifikasi kepada penyelenggara kegiatan, kami mendapati terdapat kealpaan untuk melakukan komunikasi sebagaimana yang biasa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, kami segera merespon kekeliruan ini secara serius," kata Opik.
Bakis PT Pelni merupakan badan keagamaan islam di bawah Perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh Bakis PT Pelni adalah memfasilitasi pegawai muslim di Perusahaan untuk melakukan kegiatan rohani, seperti kegiatan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, pengajian, serta menyalurkan zakat dan infaq pegawai PT Pelni.
Komisaris PT Pelni Kristia Budiyarto sebelumnya memberikan penjelasan terkait beredarnya poster mengenai kegiatan kajian Ramadhan online yang diisi beberapa tokoh agama. Dia menyebut dewan direksi PELNI belum memberi izin pembicara yang didatangkan pada acara itu sehingga acara tersebut dibatalkan.
"Direksi belum memberi izin terkait dengan penunjukan pembicara. Direksi sampai saat ini belum mendapat info pembicara yang akan diundang dalam kegiatan Ramadhan," kata pria yang akrab disapa Dede itu saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (9/4).
Buntut dari dibatalkannya acara kajian Ramadhan online itu, ada pejabat yang dimutasi. "Sementara ini yang dimutasi level supervisor dan dibebastugaskan sebagai VP," ujarnya.
Dari akun Twitter @kangdede78, Dede mengatakan tindakan tegas dari jajaran direksi ini sekaligus untuk mewaspadai penyebaran isu radikalisme di jajaran BUMN.
"Ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," ujarnya.[detikcom]
