Makin Terang Benderang Kalau Gerindra dan PDIP Akan Usung Prabowo-Puan di Pilpres 2024
[PORTAL-ISLAM] Sekretaris jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani berbicara peluang partainya berkoalisi dengan PDIP dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Disebutkan Muzani, kemungkinan Gerindra dan PDIP bekerja sama di Pilpres 2024 karena Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memiliki hubungan yang baik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Hubungan kita yang baik dengan PDIP, hubungan Pak Prabowo yang baik dengan Ibu Mega. Saya kira saudara-saudara semua sudah tahu sejak beliau belum ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan dan sampai sekarang hubungan itu baik," kata Muzani kepada wartawan, di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Selain itu, Muzani mengungkapkan bahwa para kader Gerindra menginginkan Prabowo maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Hal itu didasarkan elektabilitas Prabowo yang unggul dalam beberapa hasil lembaga survei.
"Hampir semua survei menyebut Pak Prabowo adalah calon presiden yang paling populer, calon presiden yang elektabilitasnya bagus paling tinggi," ujarnya.
Atas dasar itu, Muzani berharap Prabowo segera memberi jawaban kepada kader Gerindra terkait pencapresan.
Menurut dia, kepastian dari Prabowo penting agar bisa segera memulai proses pencalonan.
"Kami berharap Pak Prabowo bisa memberi jawaban kepada kita semua seperti yang kita harapkan, sehingga kita bisa mempersiapkan untuk proses pemenangan beliau," katanya.
Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, pernyataan Muzani tersebut menunjukkan kedua partai bakal bekerja sama kembali.
"Makin terang benderang kalau Gerindra dan PDIP bakal menduetkan Prabowo dan Puan di Pilpres 2024," kata Adi kepada Tribunnews.com, Kamis (27/5/2021).
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu melihat pernyataan Muzani makin menebalkan keyakinan publik bahwa dua partai ini sejak awal sudah mendesain kemungkinan maju bersama.
Terutama sejak Gerindra dan Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tautan cinta kedua partai ini kembali dimulai dari situ. Ini ibarat dua sejoli yang CLBK, cinta lama bersemi kembali setelah sebelumnya sempat renggang," ujarnya.
Menimbang Elektabilitas Prabowo-Puan
Dalam sejumlah survei sejak awal 2021, Prabowo menjadi nama teratas yang akan dipilih untuk menjadi calon presiden dalam pemilihan umum 2024. Menurut survei Puspoll Indonesia pada akhir April lalu, misalnya, Prabowo Subianto berada di tingkat teratas dengan suara 20,9 persen; disusul Gubernur DKI Anies Baswedan 15,4 persen; dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 13,8 persen.
Sementara itu, Puan belum memiliki angka keterpilihan yang moncer sebagai calon presiden. Berdasarkan survei Puspoll Indonesia, angka keterpilihan Puan baru 0,5 persen. Dalam survei Y-Publica yang dipublikasikan pada Rabu lalu, elektabilitas Puan hanya 0,7 persen. Sesuai dengan hasil survei Y-Publica ini, elektabilitas Ganjar Pranowo 20,2 persen; Prabowo Subianto 16,7 persen; Ridwan Kamil 15,9 persen; dan Anies Baswedan 7,6 persen.
Dalam survei yang sama, nama Puan Maharani menjadi yang terkuat dalam hal elektabilitas calon wakil presiden. Survei ini menampilkan elektabilitas anak Megawati Soekarnoputri itu sebesar 16,2 persen. Angka ini hanya ditempel tipis oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno—yang pernah menjadi calon wakil presiden—dengan torehan sebesar 15,6 persen.
Meski demikian, jika nama Prabowo-Puan dikombinasikan dalam satu pasangan calon, tingkat keterpilihannya menjadi yang teratas. Hal itu terlihat dalam riset Polmatrix Indonesia pada April lalu, yang menyatakan elektabilitas pasangan ini sebesar 19 persen. Angka tersebut berada di atas dua pasangan lainnya, yaitu Jusuf Kalla-Anies Baswedan (16 persen) dan Ganjar Pranowo-Khofifah Indar Parawansa (15,6%).
Setelah pemilihan presiden 2019, PDIP dan Gerindra disebut-sebut kembali membuat perjanjian Batutulis jilid II untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Sedangkan calon wakil presiden pendamping Prabowo berasal dari usulan PDIP. Perjanjian ini disebut sebagai kompensasi Gerindra bergabung ke kabinet pemerintahan Jokowi.
(Sumber: Tribunnews, Koran Tempo)