PKS Desak Luhut Buka Big Data: Biar Jadi Diskusi Produktif

[PORTAL-ISLAM] Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menolak dipaksa membuka big data soal mayoritas masyarakat ingin pemilu ditunda. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendesak Luhut membuka big data itu supaya bisa jadi ajang diskusi.

"Mestinya dibuka. Biar jadi diskusi produktif dan berbasis data," ujar Mardani saat dimintai konfirmasi, Rabu (13/4/2022).

Mardani mengatakan apa yang Luhut sampaikan kepada publik itu harus dituntaskan. Apabila big data tak kunjung dibuka, Mardani menyebut Luhut melakukan pembodohan.

"Sudah disampaikan ke publik sebaiknya dituntaskan secara publik juga. Bisa ajang pencerdasan bangsa. Kalau nggak dibuka bisa jadi pembodohan," tuturnya.

Untuk diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan didemo BEM Universitas Indonesia (UI) saat mengisi kuliah di UI. Luhut pun mendatangi mahasiswa.

Momen itu terjadi setelah Luhut mengisi kuliah umum tentang penanganan COVID-19 hingga soal pemulihan perekonomian negara. Seusai kuliah umum di gedung Balai Sidang UI, Luhut mendatangi mahasiswa yang ada di depan gedung.

Awalnya, mahasiswa meminta Luhut menyatakan secara tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.

Luhut mengatakan dirinya tak pernah minta masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Kamu ngomong gini salah? Nggak kan," kata Luhut kepada mahasiswa UI, Selasa (12/4).

Mahasiswa lalu meminta bukti kepada Luhut, termasuk membuka big data yang menyatakan masyarakat menginginkan pemilu ditunda.

Luhut mengatakan dirinya punya hak untuk tidak membagikan big data yang diucapkannya tersebut. Dia meminta mahasiswa untuk belajar berdemokrasi.

Mahasiswa terus mendesak Luhut membuka dan mempertanggungjawabkan big data yang pernah diucapkannya. Luhut mengatakan mahasiswa tak punya hak mendesak dirinya membuka big data tersebut.

"Dengerin kamu, Anak Muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk memberi tahu," ucap Luhut. (detik)