Apakah Menolak IKN 'berarti' Melawan Undang-Undang???
Apakah Menolak IKN 'berarti' Melawan Undang-Undang???
Status ini “cuman” sebagai Pembelajaran Bersama aja yaa…. Narasinya puuuuuanjang dan lebar…. (mesti siapin cemilan & kopi untuk betah membacanya)
Uraian materi termasuk relatif berat, bagi yang kurang hobby baca, sangat disarankan untuk skip saja. Apalagi para Loyalis TERLALU Fanatik BaCapres (siapapun Tokoh yang didukung) mending unfollow Akun ini karena pasti banyak status-status yang “mengecewakan”. Maaf…. 🙏☺️😊
--- --- ---
(1) Uraian dimulai dengan merujuk kepada salah satu materi status akun Agustinus Edy Kristanto (AEK), yang saya anggap termasuk salah satu Pengamat Politik kredibel, antara lain karena pasokan data2nya yang valid dan relatif komplit.
Bung AEK menyatakan diri, belum memutuskan dukungan kepada siapapun Tokoh Bacapres karena memiliki beberapa “BATU UJI”.
Yang dimaksud "Batu Uji" adalah menunggu sikap dan atau pernyataan dari para Tokoh Bacapres terhadap berbagai isu nasional (yang menurut Bung AEK) memiliki nilai strategis dan krusial.
Bung AEK dalam statusnya menulis:
“Misalnya, sikap para calon terhadap Skandal GOTO Rp 6,4 Triliun, Kartu Prakerja, Pembangunan IKN – Investor Softbank, Proyek mobil listrik, Tax amnesty, dsb yang sering saya tulis, akan menunjukkan ke arah mana keberpihakan calon itu. Apakah nalar dan nuraninya mampu mencium adanya ketidakadilan terhadap kepentingan umum juga bisa terlihat di sana. Bahkan sumber logistiknya bisa dikira-kira dari mana asalnya berdasarkan sikapnya terhadap isu-isu itu.”
(2) Sebagai pribadi yang sama-sama belum memutuskan pilihan dukungan (istilah yang agak pas adalah Swing Voter / Floating Mass), saya tidaklah seidealis dan sedetil Bung AEK.
Saya hanya pernah membuat sebuah status, yang inti materinya sangat menyayangkan “KENAPA TIDAK ADA TOKOH BACAPRES YANG BERANI BERSUARA TENTANG PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA” yang jelas-jelas tidak well planed dan tidak well executed.
Lalu, muncullah reaksi dari para Pendukung Salah Satu Bacapres, saya sebut saja Pendukung Pak Anies Baswedan, yang menurut saya sangat wajar karena hampir dipastikan kalau pendukung Pak Prabowo atau Pak Ganjar udah pada sadar/tahu diri, bahwa Si Tokohnya tentu saja akan serta-merta meneruskan pembangunan IKN (bila menang pilpres 2024).
(3) Poin dari status dan atau komentar dari para Pendukung Pak ABW (salah satunya screnshot gbr di atas) adalah:
“Jika Ada Bacapres Menolak IKN sama dengan Menentang Undang-Undang”
“Untuk saat ini… siapapun Capres Oposisi tidak akan pernah berpandangan kontra terhadap Undang Undang. Karena kalau menentang Undang2 itu berarti melawan konstitusi."
BETULKAH ITU Menolak IKN sama dengan Menentang UU? BENARKAH DEMIKIAN?
Mari kita bedah pada Angka 4 di bawah ini...
(4) Menolak IKN itu TIDAK SERTA MERTA BERARTI Menentang Undang-Undang.
Berpandangan kontra terhadap Undang Undang TIDAK SELALU BERARTI Menentang Undang-Undang, dan Melawan Konstitusi!
Penolakan dan atau Berpandangan Kontra atas Undang-Undang masih masuk dalam ranah “KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM RANGKA MENYAMPAIKAN ASPIRASI/SUARA” yang justru JUGA dilindungi oleh Undang-Undang.
Penolakan dan atau Berpandangan Kontra AKAN MENJADI bersinggungan dengan hukum, HANYA TERKAIT dengan tata cara menolaknya….. tata cara mengekspresikan pandangannya yang kontra. Selama semuanya tidak dilakukan dengan melanggar pasal-pasal kriminal maka akan aman jaya alias sulit untuk dikriminalisasi.
Contoh : menyuarakan penolakan sambil demo bakar-bakaran. Berpandangan kontra melalui permufakatan maKar dan lain-lain (ini yang dilarang).
(5) MAU BUKTI atau CONTOH??
Bukti dan Contoh sudah dilakukan, adalah oleh Pak Anies Baswedan untuk topik yang lain, yaitu ketika Beliau mengkritik tentang “Kebijakan Subsidi untuk Kendaraan Listrik” baru-baru ini yang begitu menghebohkan.
Kritik Subsidi Mobil Listrik, Menteri-Menteri Jokowi Keroyok Anies
