Senior PDIP Tak Kaget PKS Janji Ibu Kota Tetap Jakarta, Ini Penyebabnya...
"PKS konsisten menolak sejak UU IKN dibahas di DPR. Sikap yang kami hargai," ujar politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Minggu (26/11/2023), dilansir detikcom.
Menurut Hendrawan sikap PKS terkait IKN ini sebagai strategi elektoral (mendulang suara) dalam pemilu 2024.
"PKS memilih melakukan positioning berbeda, dalam kontestasi pemilu. Jadi semua sikap politik yang selama ini sudah ditunjukkan di DPR dalam pembahasan UU, akan dilakukan, seperti mengganti UU IKN, Cipta Kerja, dll," terang Hendrawan.
"Kita tak perlu kaget atau terkejut," lanjutnya.
"Jadi janji tersebut lebih sebagai instrumen elektoral (mendulang suara)," tambahnya.
Meski begitu, ia mengingatkan banyak fraksi di DPR yang tak sepaham dengan PKS.
PKS Ingin Ibu Kota Tetap Jakarta
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Kick off Kampanye Nasional bertempat di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023). Dalam acara tersebut PKS meluncurkan Program Kampanye Gagasan bertajuk "Jakarta Tetap Ibukota Negara".
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan PKS sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut, ujar Syaikhu dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur," ucap Syaikhu, Minggu (26/11).
"Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara," sambungnya.
Selain aspirasi dari akademisi dan suara publik, PKS memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan dan keberlanjutan.
"DKI Jakarta tempat dimana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan," tutur Syaikhu.
Ia menjelaskan Ibu Kota Negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme.
Dari sudut pandang Pembangunan PKS memandang menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota mainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.
"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," ujar Syaikhu.
Terakhir Syaikhu menyampaikan dari sudut pandang keberlanjutan, PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
"Pulau Kalimantan adalah paru-paru Indonesia, bahkan kalimantan adalah paru-paru dunia. Oleh karena itu, kita harus tempatkan Pulau Kalimantan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yakni ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang memajukan keragaman hayati dan kelestarian lingkungan hidup," kata dia.
"Green economy, green jobs, adalah masa depan Indonesia, dan Kalimantan akan menjadi motor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia," tandas Syaikhu.
Kick off Kampanye Nasional Partai Keadilan Sejahtera juga turut dihadiri Calon Presiden RI Anies Baswedan, unsur pimpinan DPP dan DPW, Kepala dan Wakil Kepala Daerah dari PKS serta Calon Anggota Dewan se Jabodetabek.