Keluarga korban penculikan 97-98 diklaim diberi ‘uang Rp1 miliar’ oleh petinggi Gerindra
“Pertemuan tersebut hanya merupakan ajang cuci tangan untuk menghapuskan dosa terkait keterlibatannya [Prabowo] dalam kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998,” kata Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andi Muhammad Rezaldy, saat dihubungi BBC News Indonesia, Kamis (08/08/2024).
Laporan penyelidikan Komnas HAM dan surat keputusan dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Agustus 1998 menyatakan Prabowo Subianto – saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus – diklaim terlibat dalam kasus penghilangan orang secara paksa pada periode 1997-1998.
Wahyu Susilo, adik kandung Wiji Thukul – aktivis dan penyair yang dihilangkan secara paksa pada 1998 – menyebut pertemuan itu sebagai "manuver yang culas dari segelintir orang yang sudah tidak konsisten dalam upaya perjuangan orang hilang".
Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) Zaenal Muttaqin mengeklaim keluarga korban yang hadir ‘dijebak’ oleh Mugiyanto Sipin, korban selamat penculikan 1998 yang kini menjadi tenaga ahli utama di Kantor Staf Presiden (KSP).
Zaenal mengeklaim bahwa dalam pertemuan itu terjadi apa yang dia sebut sebagai "penyuapan untuk perdamaian". Jumlahnya sebesar Rp1 miliar per keluarga, menurut Zaenal dan keterangan keluarga korban yang lain.
Salah satu keluarga korban yang hadir dalam pertemuan itu, Paian Siahaan – ayah Ucok Siahaan, aktivis yang hilang pada 1998 – mengaku menerima sejumlah uang namun dia mengeklaim kegiatan itu merupakan inisiatif dari keluarga korban untuk bertemu Prabowo.
Dalam akun Instagramnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membagikan beberapa foto hasil pertemuannya dengan 14 keluarga korban kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998. Dasco yang didampingi Waketum Gerindra Habiburokhman menyebut pertemuan itu sebagai silaturahmi kebangsaan.
BBC News Indonesia telah menghubungi Dasco dan Habiburokhman terkait dugaan pembagian uang tersebut, namun hingga berita ini diterbitkan yang bersangkutan tidak memberikan jawaban. BBC telah menghubungi sejumlah pengurusi Partai Gerindra lain namun tidak mendapat respons.
Sepanjang tahun 1997-1998, terdapat 23 aktivis prodemokrasi yang mengalami penculikan. Dari jumlah itu hanya sembilan orang yang kembali dengan selamat, satu ditemukan tewas dan 13 lainnya hilang hingga sekarang.
Pembagian uang ‘Rp1 miliar per keluarga‘
Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) Zaenal Muttaqin mengatakan uang itu diberikan secara tunai, “Ketika Pak Dasco datang, di depan [meja] masing-masing [keluarga] sudah ada satu kantong uang gede.”
Anak kandung korban penculikan 1998 Yadin Muhidin, Dinis Muhidin, bercerita bahwa tantenya telah bertemu dengan petinggi Partai Gerindra.
“Dinis bilang ditawari uang oleh tantenya yang mendapatkan Rp1 miliar dari Pak Prabowo, tapi pesan Mugiyanto jangan bilang siapa-siapa,” ujar Zaenal.
Selain Dinis, Zaenal juga mendapat informasi dugaan pemberian uang itu dari Fajar Merah. “Fajar dikasih tahu Wani kalau dapat Rp1 miliar dari pertemuan kemarin.”
Zaenal mengatakan, keluarga korban yang hadir terpecah. Ada beberapa yang mengatakan harus menerima uang tersebut, ada juga yang menolak.
“Tapi yang menolak tidak berani bertindak karena minor di sana. Ini kan akhirnya mengadu domba, apalagi uang besar.”
Dia memandang uang itu seperti bentuk upaya penyuapan agar para korban mau berdamai.
“Uang itu seperti untuk perdamaian yang dipaksakan, atau bahasa kami penyuapan untuk perdamaian. Tujuannya untuk menghambat secara psikologis dalam melanjutkan perjuangan korban."
"Foto-foto ini jadi alat Gerindra atau pihak Prabowo, sudah damai kok masih menuntut,” ujar Zaenal.
BBC News Indonesia pun mengonfirmasi keterangan Zaenal ke pendamping Dinis Muhidin, Syahar Banu, yang membenarkan adanya pemberian uang.
“Penerima [uang] adik Yadin, diberikan dalam bentuk cash [tunai]. Semua korban dapat jumlah yang sama menurut pengakuan tante Dinis. Setiap keluarga korban penculikan menerima uang Rp1 miliar,” kata Banu.
Banu mengatakan, Dinis meminta tantenya untuk mengembalikan uang tersebut, namun “tantenya belum mau". Menurut Dinis, harusnya uang tersebut dikembalikan saja karena "sumbernya belum jelas dan nasib bapaknya juga belum jelas.”
“Dinis takut apabila uang itu diperoleh dari sumber yang tidak benar, nanti akan ada konsekuensi hukum, misal harus terlibat sama KPK dan sebagainya."
"Dinis juga tidak ingin merasa malu atau teralienasi dari kawan-kawan seperjuangan yang teguh pendiriannya dalam pencarian keadilan,” tambah Banu.
SELENGKAPNYA: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjdklz2ye82o