Kasmudjo: Titik kelemahan Jokowi
Oleh: Erizal
Titik lemah Pak Jokowi memang terlihat sekali pada sosok Pak Kasmudjo. Dosen Jokowi yang dulu diakui sebagai pembimbing skripsi, tapi ternyata bukan. Lalu diralat sebagai pembimbing akademik. Terbaru dibantah lagi oleh Pak Kasmudjo, bahwa bukan keduanya. Bukan pembimbing skripsi, bukan pula pembimbing akademik. Pak Kasmudjo yang terlanjur populer dan berjasa pada karir seorang Jokowi itu, ternyata bukanlah siapa-siapa. Seperti tak ada sangkut pautnya dengan Jokowi. Maka menjadi wajar, Jokowi khusus mendatanginya, tempo hari.
Kasmudjo Vs Joko Widodo pic.twitter.com/9dlsXlooOS
— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) June 19, 2025
Lah.. kalau Kasmudjo membantah, bahwa dia bukan pembimbingnya lalu yang disebut @jokowi apa JIN IPRIT???
— 𝐑𝐞𝐳𝐢𝐦𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 (@Hudakeyy) May 15, 2025
Hidupmu joook.. jookkk.. penuh dengan tipu daya seperti IBLIS! pic.twitter.com/fqdjHPrApl
Pak Kasmudjo tak saja menjadi titik lemah Pak Jokowi, tapi juga menjadi titik lemah UGM. Wajar juga kemudian UGM terkesan melarang Pak Kasmudjo bersaksi, tampil di media, untuk bercerita apa sebetulnya kaitannya atau sangkut pautnya dengan Pak Jokowi? Yang jelas, yang dulu-dulu itu, yang videonya beredar luas itu, nyaris tak benar. Palsu bukan asli. Hanya pemanis suasana ketika itu saja. Pak Kasmudjo tertawa dan tersenyum manis saat itu, bukan karena ingat saat dekat dengan Jokowi, tapi karena dia bisa berada didekat seorang Presiden.
Publik tertentu punya alasan sendiri tak mempercayai Jokowi dengan segala rekam jejak yang dimilikinya. Tapi sesungguhnya publik tak punya alasan untuk tak mempercayai UGM. Tapi UGM sendiri sejak awal hanya tampil dalam bentuk pengakuan semata bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Bahwa benar Jokowi mahasiswa mereka yang tamat tahun 1985. Coba sejak awal UGM tampilkan seabrek bukti-bukti yang akurat dan tak terbantahkan, tak hanya berupa pengakuan semata. Masalah ini pasti sudah dan tak perlu laporan pencemaran baik dan lain-lain.
Kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah sampai pada tahap, apa yang dikatakan harus dengan bukti-bukti, baru bisa dipercaya. Istilahnya, satu pernyataan satu bukti. Tak bisa lagi hanya pernyataan saja yang tak diikuti oleh bukti-bukti, alias omon-omon. Misalnya, bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, sudah dilihatkan ke pengacara dan sejumlah wartawan, termasuk ke penyidik Bareskrim dan Polda Metro Jaya, tapi tak boleh difoto, dipegang, apalagi disebarluaskan. Maka selamanya itu tak akan dipercaya. Bareskrim pun memperlihatkan copian saja.
Semangat pembuktian hitam di atas putih harus lebih di kedepankan ketimbang pernyataan-pernyataan, apalagi disertai ancaman. Misalnya ancaman kriminalisasi baik yang datang dari kubu Pak Jokowi sendiri maupun yang datang dari kubu penggugat. Semangat memenjarakan dari kedua belah pihak harusnya dihindari. Cukup sudah Bambang Try dan Gus Nur saja yang menjadi korban. Kendati Roy Suryo Cs juga sudah siap masuk penjara. Mestinya itu dilihat bukan kesiapannya masuk penjara, melainkan karena keyakinannya atas suatu kebenaran.
Kesiapan Kapolri Listyo Sigit Prabowo buat melibatkan pengawasan eksternal terhadap kerja Kepolisian dalam kasus ijazah Jokowi ini sebuah langkah maju dan layak didukung. Kasus ini sudah terlalu melebar dan tak jelas lagi mana yang hukum dan politik, dan mana pula yang cuma sekadar ingin tahu belaka. Masyarakat pun sudah terlalu dalam terlibat, meski dinilai kasus remeh temeh. Di tengah kesiapan Kapolri melibatkan pihak eksternal, Aryanto Sutadi, penasihat Kapolri muncul dengan prediksi banyak tersangka dalam kasus ini. Kuasa hukum Jokowi tampil pula yang memicu perdebatan kontroversial lagi.
Seperti kata Roy Suryo, ijazah Jokowi, kalau palsu baru memunculkan chaos, bukan kalau asli. Artinya, secara tak langsung Roy Suryo, juga tak berharap bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Maka tunjukkan saja ke publik ijazah itu. Tapi itu pula yang sejak awal tak dimaui oleh pihak Jokowi. Jokowi inginnya di Pengadilan dan itu agaknya saat Roy Suryo Cs berstatus sebagai tersangka seperti disebutkan Aryanto Sutadi, penasihat Kapolri, termasuk juga kuasa hukum Jokowi yang terus mendorong Polda Metro menjadikan penyelidikan Bareskrim (yang telah mengklaim ijazah Jokowi asli) sebagai rujukan.
