[PORTAL-ISLAM.ID] Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai penunjukan dua perwira tinggi Polisi Republik Indonesia menjadi Penjabat (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri menjadikan kecurigaan publik. Fahri menduga penunjukan tersebut bermuara pada konsolidasi Presiden Joko Widodo untuk Pilkada dan Pemilu 2019.
"Nah, itu beliau kan. Dulu Pak Jokowi dicurigai alasannya yakni enggak boleh rangkap jabatan. Sekarang boleh rangkap jabatan. Kaprikornus ini muaranya itu konsolidasi Pak Jokowi. Orang curiganya itu loh," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Fahri menyarankan pemerintah menunjukkan argumentasi yang terperinci kepada publik soal alasan menunjuk dua perwira tinggi Polisi Republik Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"Jadi aku kira ya mestinya si Pak Jokowi yang mengambil keputusan begitu menjelaskan. Apa maksudnya, apa argumennya begitu. Karena ini argumen datangnya belakangan dan tidak meyakinkan lagi. Saya khawatir kita tetap curiga hingga hari pilkada," ujarnya.
Kecurigaan publik yang mungkin akan muncul, berdasarkan Fahri, yakni pegawanegeri penegak aturan akan terlibat politik simpel di Pilkada. Terlebih, regulasi terkait penunjukan tersebut belum jelas.
"Itu yang aku bilang ya lebih penting pemerintah itu menghindari kecurigaan publik. Kecuali bila aturannya itu jelas. Ini aturannya juga bila aku lihat kurang jelas," tegas dia.
Selain itu, beliau menganggap publik akan khawatir alasannya yakni anggota Polisi Republik Indonesia menjadi tidak netral di Pilkada alasannya yakni diberikan jabatan politis menyerupai PJ Gubernur.
"Jadi aku kira ini kita lebih mengkhawatirkan kecemasan publik saja," tandasnya.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan kenapa dirinya tidak menunjuk sekda provinsi untuk menjadi pejabat sementara. Menurut dia, sekda dapat menggerakkan PNS untuk ikut ke dalam Pilkada serentak.
"Ada yang bilang, kenapa kok enggak sekda? Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti. Kenapa TNI/ Polri, ya enggak ada masalah. Diambil dari mana yang aku kenal saja," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, nama Irjen Iriawan dan Irjen Martuani keluar atas anjuran dirinya. Menurut dia, kedua nama pati ini juga sudah didiskusikan oleh para petinggi Polri.
"Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri. Kemarin (Pilkada 2017) lewat Menko Polhukam dikasih Pak Carlo Tewu. Sekarang, sementara aku butuh dua nama, 'siapa pak kira-kira'. Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi," kata mantan Sekjen PDIP itu.
Sumber: merdeka.com
