Jangan Jadi Rezim Anti Kritik!

[PORTAL-ISLAM.ID]

JANGAN JADI REZIM ANTI-KRITIK!

Moh. Ilyas
Pemerhati Politik; Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia

 7

JUDUL ini sengaja dibentuk dalam bentuk larangan (nahy) karen19a selama ini rezim Jokowi ibarat menganggap setiap kritik sebagai angin lalu. Ketika mereka mempunyai agenda, apa pun kegiatan itu, meskipun ia kontroversial dan menuai kritik publik tak dihiraukan. Mereka tetap keukeuh dengan tekadnya.

Kini, rezim ketika ini juga sedang menuai kritik wacana wacana yang dibentuk Mendagri untuk menyebabkan dua jenderal polisi sebagai pelaksana kiprah gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dalam momentum politik yang mempunyai kadar tensi cukup panas, tentu hal itu menuai kritik publik.

Bahkan tak sedikit publik yang menaruh kecurigaan: Ada apa? Kenapa mesti polisi? Bukankah dalam Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016 wacana Pilkada  disebutkan bahwa posisi penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi yang merupakan ASN dari Kementerian Dalam Negeri atau kawasan yang bersangkutan?

Apalagi di dua wilayah itu ada kandidat yang pernah besar di lingkungan Polisi dan TNI. Wajar kalau publik menaruh curiga dan bertanya-tanya: Kenapa harus petinggi polisi?

Oleh hasilnya Jokowi diminta tidak tinggal membisu dan tidak membiarkan langkah Mendagri ini. Sebab, khawatir kehadiran mereka hanya akan mengganggu kualitas pelaksanaan Pilkada. Jika kemudian nantinya terbangun perkiraan Pilkada penuh kecurangan sebagai imbas dari dugaan intervensi Polisi Republik Indonesia ataupun TNI, hal itu sanggup berimbas pada insiden yang tidak diinginkan dan itu harus diantisipasi semenjak dini. Maka, Jokowi harus paham denyut hati masyarakatnya.

Tentu, kritik terhadap rezim pemerintahan Jokowi bukan kali ini saja. Baru-baru ini, niat Kementerian Pertanian untuk melaksanakan impor beras juga menuai kritik. Bahkan lebih dahsyat lagi. Apalagi dalih Kementan untuk melaksanakan impor dinilai sangat tidak rasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai, impor beras sebesar 500 ribu ton yaitu bentuk cinta pemerintahan Jokowi kepada masyarakat. Serius itu Pak? Kalau emang cinta, kok impor?

Bukankah sekarang kondisi beras di negeri ini tengah melimpah?Apalagi sebentar lagi panen raya? Kenapa memaksakan impor? Apa jangan-jangan ada sasaran dan tujuan lain di balik kebijakan itu? Apakah ada permainan durjana impor, ibarat dugaan sebagian kalangan? Jangan tanyakan pada rumput yang bergoyang.

Apakah derasnya arus kritik tersebut akan benar-benar membuka batin rezim ini, sehingga kemudian mengurungkan niatnya? Semoga saja. Tapi aku eksklusif tidak cukup yakin itu akan terjadi. Sebab selama ini pemerintah kerap abai dan hirau taacuh angsa terhadap kritik publik. Mereka mungkin saja mendengar kritik-kritik itu, tapi itu gres di level telinga, tidak hingga pada nurani.

Sejarah membuktikan, banyak pola kasus yang terjadi, mulai dari kebijakan kenaikan BBM, reklamasi, impor pangan, kenaikan tarif dasar listrik, pembangunan kereta cepat, merupakan belahan dari kebijakan yang sejatinya sudah mendapatkan respon publik yang cukup keras. Tetapi, apa yang terjadi? The government doesn't care about it. Go ahead!

Jika suara-suara rakyat terus dikesampingkan dan hanya dianggap sebagai angin lalu, kemudian di mana sebetulnya rakyat diposisikan? Atau, apakah keberadaan rakyat sudah dianggap ibarat tiada? Wujuuduhum ka'adamihim.

Atau, diamnya rakyat sudah dianggap berarti mendapatkan dengan kenyataan-kenyataan pahit itu? Boleh jadi mereka membisu alasannya yaitu sudah merasa tak ada lagi pintu untuk bersuara? Mereka tak tahu harus dengan cara apalagi mengingatkan rezim ini? Atau, mereka harus memuji-muji dulu untuk sanggup didengar denyut hatinya?

Ketika suara-suara yang bernada kritik tak lagi digubris? Masihkah bunyi rakyat itu jadi bunyi Tuhan, vox populi, vox dei atau ia sudah jadi vox populi, vox argentum? Apakah bunyi Allah itu sekarang sudah berubah wujud berada dalam bunyi uang atau kepentingan?

Jangan hingga bawah umur bangsa ini menjadi apatis dengan para pemimpin mereka alasannya yaitu sudah menganggap bahwa nurani rezim telah mati!

Share Artikel: