Bukan Sulap Bukan Hoax.. Tapi Nyata: Pdip Dulu Tolak Pasal Penghinaan Presiden, Kini Dukung
[PORTAL-ISLAM.ID] Bukan Sulap, Bukan Sihir, Bukan Hoax.. Tapi Nyata...
[2013] SAAT OPOSISI, SAAT PRESIDENNYA SBY, PDIP TOLAK PASAL PENGHINAAN PRESIDEN
Eva Sundari: Pasal Penghinaan Presiden Lahirkan 'Penjilat'
Usulan Kementerian Hukum dan HAM yang kembali memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-Undang kitab undang-undang hukum pidana menuai kontroversi. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus delik ini pada 2006 lalu.
Anggota Komisi III dewan perwakilan rakyat dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari mengaku sangat tidak setuju dengan ajuan itu. Lantaran, ajuan itu dinilai akan sia-sia dan membuang waktu saja.
"Karena itu sudah diputus dan ditolak MK, kok masih tetap dipaksain. Apakah itu bukan manuver yang sia-sia? Karena toh kalo di judicial review ya akan gagal lagi. Makara ya hanya buang-buang waktu saja untuk membahas pasal yang diajukan kembali itu," kata Eva di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2013).
Eva menjelaskan, kalau pasal ini kembali dimasukkan dalam RUU KUHAP, akan memunculkan politisi 'penjilat' dan menghidupkan kembali rujukan Asal Bapak Senang (ABS) ibarat kurun Orde Baru dan kurun kolonial Belanda.
"Jadi ini banyak aktivitas yang terkesan menjilat. Kalau ini disahkan, ya berarti kita balik lagi ke zaman Belanda. Dan itu akan menurunkan kualitas demokrasi kita dan equality before the law," ungkapnya.
Selain itu, lanjut politisi PDIP ini, pemerintah diminta untuk taat kepada asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.
"Jadi kalo Presiden ketika ini jadi sasaran dan caci-maki, ya itu risiko. Tapi bukan berarti ketika beliau berkuasa beliau tidak dapat dicaci-maki, yang dapat dicaci-maki hanya orang lain saja. Itu kan lucu," tukas Eva.
Link: http://news.liputan6.com/read/552087/eva-sundari-pasal-penghinaan-presiden-lahirkan-penjilat
***
[2018] SAAT BERKUASA, SAAT PRESIDENNYA JOKOWI, PDIP DUKUNG PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DIHIDUPKAN LAGI
[Senin, 05/02/2018]
PDIP Dukung Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Lagi
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya mendukung pasal penghinaan presiden dihidupkan kembali dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Pasal itu dianggap penting untuk menjaga marwah presiden sebagai simbol negara supaya tak gampang dilecehkan oleh masyarakat.
"Tentu saja kita harus menempatkan marwah presiden yang dipilih eksklusif oleh rakyat itu juga untuk mendapat daerah yang harus kita jaga bersama posisi politiknya," kata Hasto di kantor The Wahid Institute, Jakarta, Senin (5/2).
Hasto menilai proses demokrasi di Indonesia ketika ini sudah masuk kategori 'kebablasan'. Pasalnya, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan seringkali dilecehkan oleh masyarakat yang tak bertanggung jawab.
Ia menyampaikan sudah sepatutnya negara membutuhkan peraturan aturan untuk melindungi nama baik presiden.
"Tetapi dengan melihat demokrasi yang kebablasan yang simbol-simbol negara pun seringkali dilecehkan, maka kalau kita melihat hal tersebut perlu dilakukan pengaturan," tambah Hasto
Link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180205185615-32-274000/pdip-dukung-pasal-penghinaan-presiden-dihidupkan-lagi
***
BUKAN CUMA EVA SUNDARI, politisi PDIP yang lain Budiman Sudjatmiko ketika itu (2013, ketika PDIP jadi oposisi) juga paling kenceng menolak Pasal Penghinaan Presiden:
iyak dulu soalnya beliau yg menghinapresiden.., kini giliran dihina ogah, kan lucu— VaiZard (@Willy_Vaizard) 6 Februari 2018
Lain dulu lain sekarang, dulu mencoba ambil hati wong cilik kini berkuasa lupa daratan 😂😂😂😂— Chaniago buluk (@Chaniag72590462) 6 Februari 2018
Ngeri nya politik kalau di pake sama org2 jahat— agung (@agung_jl) 6 Februari 2018
