Jokowi Bakal Dikalahkan Dolar, Bukan Prabowo
[PORTAL-ISLAM.ID] Saat ini dolar Amerika Serikat memasuki harga di atas 15.000 rupiah. Hampir sepekan lebih rupiah terus melemah. Bahkan hari Jumat yang lalu dolar sempat diperdagangkan di 15.400 rupiah.
Kondisi ini tentu membuat perekonomian Indonesia semakin berat. Dengan tingginya harga dolar para pengusaha yang tergantung dengan produk impor merasa kesulitan. Mau tidak mau mereka akan tergerus keuntungannya, bahkan bisa merugi. Sementara untuk menaikkan harga dampaknya justru menurunkan target penjualan produk. Komponen impor ternyata tidak hanya didominasi oleh barang-barang canggih seperti otomotif maupun elektronik, tetapi juga produk-produk yang terkait dengan kebutuhan rakyat kebanyakan seperti tempe dan tahu juga bersumber dari bahan baku kedelai impor. Terigu sebagai bahan dasar roti dan mie juga berasal dari impor. Obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia juga banyak mengandalkan impor. Akibatnya, ketika produk impor mengalami kenaikan harga akibat nilai tukar dolar terhadap rupiah yang tinggi, maka dampaknya akan terasa langsung dalam kehidupan perekonomian masyarakat.
Pemerintah selalu berdalih bahwa turunnya nilai tukar atas dolar adalah akibat dampak eksternal seperti kebijakan The FED yang menaikkan suku bunga, perang dagang AS dengan Tiongkok maupun akibat ketidak pastian atau gejolak keuangan global. Namun harus diketahui juga bahwa penyebab rentannya nilai tukar rupiah adalah karena defisit neraca perdagangan Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2012. Defisit neraca perdagangan terjadi karena nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor Indonesia. Mestinya ketika nilai dolar cenderung naik maka justru akan memicu kenaikan ekspor dan sebaliknya memicu turunnya impor, sehingga neraca perdagangan menjadi positif atau surplus. Tetapi ternyata keadaan tersebut tidak terjadi. Hingga bulan Agustus 2018 defisit neraca perdagangan masih terjadi. Nilai ekspor ternyata tidak mengalami kenaikan yang signifikan sementara nilai impor juga belum mengalami penurunan yang signifikan. Neraca perdagangan yang negatif akan terus memicu naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah.
Dampak kenaikan nilai dolar juga bisa merambah ke wilayah politik. Ketidakmampuan Pemerintahan Jokowi mengerem nilai tukar dolar bisa menimbulkan runtuhnya kepercayaan kalangan pengusaha kepada pemerintahan Jokowi. Jika hingga akhir tahun 2018 nilai dolar tetap bertengger di angka 15.000 rupiah bahkan lebih, maka wajar jika para pengusaha menganggap bahwa Pemerintahan Jokowi tidak punya kemampuan mengendalikan ekonomi. Apalagi banyak pengusaha yang hutangnya akan mengalami jatuh tempo di tahun 2019. Mereka pasti akan mengalami kesulitan jika nilai dolar masih tetap tinggi. Dengan kondisi seperti ini tidak mustahil jika para pengusaha tersebut akan berpaling dari Jokowi. Memang belum tentu mereka langsung berubah pikiran untuk mendukung Prabowo. Mereka perlu waktu untuk berpikir mengalihkan dukungan dari Jokowi ke Prabowo. Tapi jika tidak ada pilihan lain selain memilih Prabowo, mereka mau tidak mau akhirnya mendukung Prabowo. Meskipun jumlah pengusaha sedikit, tapi mereka akan membawa pengaruh kepada para pegawai dan rekanannya. Pengusaha juga punya peran signifikan untuk menjadi penyumbang dana bagi Capres yang didukungnya.
Jadi, boleh dikatakan dolarlah yang bakal akan menjatuhkan Jokowi dari kursi kepresidenan, bukan Prabowo. Hal ini sejalan dengan survey LSI Denny JA bulan September 2018 lalu. Ketika ditanya apa reaksi responden ketika harga dolar mencapai 15.000 rupiah? Ada 84,3% responden yang menyatakan tidak suka dengan keadaan tersebut dan ada 83,8% responden yang menyatakan khawatir dengan keadaan tersebut.
Lalu, bagaimana agar Jokowi bisa tetap bertahan di 2019? Mau tidak mau Jokowi harus bisa menurunkan nilai tukar dolar di bawah 14.000 rupiah. Syukur-syukur bisa jadi 10.000 rupiah, sebagaimana janji Jokowi di Pilpres 2014 yang lalu. Bagaimana caranya? Wallahu a’lam.
M Izzul Muslimin
(Koordinator Presidium Aliansi Pencerah Indonesia)
Sumber: https://www.kanigoro.com/artikel/jokowi-bakal-dikalahkan-dolar-bukan-prabowo/