Drama Susi Pudjiastuti
Drama Susi Pudjiastuti
Sejak ditunjuk sebagai menteri KKP, sosok Susi sudah menjadi pusat perhatian. Dengan tatto dikaki, dan penampakan dirinya yang merokok santai dikala pelantikan mentri, menjadi berita yang luar biasa. Apalagi dirinya hanya tamatan SMP, tapi sudah ditunjuk jadi menteri kelautan.
Keberhasilan Susi dengan budidaya Lobster, membuat perusahaannya banyak menguasai pasar ekspor perikanan. Perusahaan pesawat terbang Susi Air sendiri awalnya berdiri untuk sarana transportasi Lobster dan perikanan perusahaan Susi ke luar negeri.
Digdaya di maritim, maka Susi ditunjuk menjadi Menteri Kelautan. Berbekal pengalamannya bisnis kelautan, sedikit banyaknya Susi sudah tau banyak apa yang terjadi di nelayan kita.
Sayangnya, kebijakan Susi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) malah melawan apa yang nelayan inginkan. Bertubi-tubi kementeriannya mendapatkan demo para nelayan. Belum cukup di KKP, nelayan pun mengadu pada Jokowi mengenai Permen pelarangan Cantrang.
Alhasil, cantrang yang dilarang Susi dalam Permen-nya, kembali dilegalkan dengan sandi "sampai batas waktu yang belum ditentukan".
Nama Susi memang harum dikalangan orang-orang yang peduli pada masalah lingkungan, namun nama Susi tidak begitu harum bagi para nelayan. Kebijakan yang dia ambil kerap bersebrangan dengan aduan nelayan. Yang seharusnya ia lakukan, justru ia membelokkan aturan tersebut melawan para nelayan.
Pergantian menteri di KKP membawa angin segar bagi nelayan.
Fokus menteri KKP baru Edhy Prabowo adalah mensejahterakan nelayan. Apa yang bagus di era Susi akan dipertahankan. Apa yang tidak bagus, itu yang akan diubah. Basisnya tetap pada kehidupan nelayan dan memaksimalkan hasil laut dan menjaganya dari tangan asing.
Karena sejatinya, seorang Menteri Kelautan tugasnya mensejahterakan nelayan dan memerdekakan laut kita dari penjajahan, menghasilkan keuntungan negara dengan hasil kelautannya.
Atas dasar itu, terhitung sejak dilantik Oktober 2019 kementrian Edhy Prabowo belum pernah mendapatkan aksi demo dari para nelayan. Karena jelas, kebijakan yang mereka ambil memang mengutamakan kesejahteraan nelayan.
Sayangnya, yang protes dan tidak terima atas kebijakan Edhy Prabowo justru para orang-orang yang tidak menjadikan laut sebagai tempatnya mengais rezeki. Para Social Justice Warior (SJW) dan netizen sosmed lah yang paling banyak mengecam kementerian Edhy Prabowo. Bersama ex Menteri Susi Pudjiastuti sebagai motornya, mereka mengkritik langkah-langkah keberpihakan kementerian Edhy Prabowo pada nelayan.
Sepertinya mereka tidak bahagia melihat nelayan mulai tersenyum saat ini. 5 tahun nelayan nelangsa dan menangis di era Susi, saat nelayan mulai melihat harapan di kementrian Edhy Prabowo, mengapa mereka membenci?
AIR MATA BUAYA SUSI
Sejak Edhy Prabowo menggantikan posisi Susi, terhitung 2x Susi memperlihatkan air matanya.
1. KKP mengirimkan 30 kapal ke Natuna sebagai langkah meramaikan laut natuna dengan nelayan kita. Kapal-kapal itu berbobot besar, bukan kapal kecil seperti kapal nelayan natuna saat ini. Melibatkan kapal tersebut dengan persyaratan dari nelayan, bahwa mereka diperbolehkan memakai cantrang.
Situasi natuna saat itu sedang panas karena adanya klaim dari china tentang batas laut yang memasuki perairan Indonesia. Perlu meramaikan laut natuna dengan nelayan sendiri untuk menghindari keberadaan kapal asing di perairan kita sendiri. Selain itu, kapal nelayan juga bisa menjadi pengawal perairan kita sendiri.
Susi menuliskan tweetnya dengan uraian air mata saat cantrang dilegalkan oleh KKP Edhy Prabowo. Sekali lagi, Susi mengkaji kerusakan lingkungan apabila cantrang dipergunakan. Padahal, situasi saat itu sedang urgent. Namun Susi menghimpun netizen untuk menggalang suara protes pada KKP.
Padahal, saat Susi memimpin persoalan cantrang ini sudah dilegalkan ketika Susi mendapatkan teguran dari Jokowi karena mendapatkan aduan dari nelayan di istana. Aturan pelarangannya ada, namun prakteknya tetap dilegalkan karena permintaan nelayan.
Pemerintah Masih Izinkan Nelayan Gunakan Cantrang
https://m.liputan6.com/bisnis/read/3230287/pemerintah-masih-izinkan-nelayan-gunakan-cantrang
Lalu kenapa Susi keluarkan air mata buaya, ketika Edhy Prabowo memberikan izin pada 30 nelayan ke Natuna? Seolah kebijakan pelarangan cantrang yang dia lakukan dulu, dijalankan nelayan penuh kebahagiaan.
2. Ekspor Benih Lobster
Dalam diiskusi dengan Muhammadiyah kemarin, Susi kembali bermain drama. Meneteskan air mata karena khawatir kebijakan ekspor Benih Lobster (BL) akan merusak ekosistem laut. Tapi Susi lupa dengan air mata nelayan BL yang selama dia menjabat, terkatung-katung bahkan terikat dengan lingkaran mafia ekspor BL.
Susi memang melarang ekspor Benih Lobster, namun pelarangan ini malah membuka kesempatan mafia menyelundupkan BL. Para mafia ini memanfaatkan nelayan Benih Lobster yang tidak bisa bermigrasi dari yang awalnya mencari BL ke mencari jenis ikan lainnya.
Penyelundupan Benih Lobster di era Susi luar biasa besarnya. Setiap tahun hampir 1 Triliun nilai Benih Lobster yang diekspor secara ilegal. Itu yang tertangkap, bagaimana yang tidak tertangkap? Bisa 2-5x lipat nilainya.
https://m.liputan6.com/bisnis/read/4133460/ppatk-bongkar-penyelundupan-ekspor-benih-lobster-rp-900-miliar-per-tahun
Ketika penyelundupannya terungkap, yang terpidana malah orang-orang kecil yang menjadi kurir dan nelayan pencari Benih Lobster. Cukong dan pengaturnya malah aman2 saja.
https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4905799/ekspor-dilarang-penyelundupan-benih-lobster-kok-jalan-terus
Lucunya, sejak tahun 2016 ekspor Benih Lobster dilarang ternyata gak membuat lobster menjadi komoditi ekspor utama dinegara ini.
Logikanya, jika benih dibiarkan tanpa diambil, benih akan menjadi lobster dewasa. Jika 1 ekor betina bisa hasilkan ratusan ribu benih dalam setahun, berapa potensi benih itu menjadi lobster dewasa ketika sudah berjalan 1-2 tahun? Mengapa lobster bukan menjadi ekspor utama negara ini ketika ekspor BL sudah terlarang?
Air mata Susi adalah air mata buaya. Terlihat peduli pada nasib lobster tapi melupakan nasib saudara nelayannya. Selama ini bisnis Susi melibatkan nelayan, mengapa saat nelayan bahagia dirinya tidak rela?
Kebijakan ekspor Benih Lobster sudah melalui kajian ilmiah bersama pakarnya. Ada alasan mengapa membolehkan ekspor BL. Ada penelitian dan kesimpulan datanya. Jadi bukan main-main ketika membuka kran ekspor BL.
Apalagi bermain tuduhan berbau politik, bahwa ekspor Benih Lobster untuk memfasilitasi rekanan politik sang menteri KKP.
Padahal, melegalkan ekspor akan membunuh mafia penyelundupan ekspor BL. Yang selama ini mereka menekan harga pada nelayan, tiada membayar pajak. Sekarang mereka harus berhadapan dengan regulasi dari pemerintah yang membuat ketetapan harga dan bebankan pajak ekapor.
Mengapa tidak memberi kesempatan Edhy Prabowo menjalankan kebijakannya, seperti Susi dibiarkan menjalankan kebijakan larangan ekspor Benih Lobster? Lihat dan nilailah hasilnya dalam 1 tahun kedepan.
Karena fokus ekspor Benih Lobster sebenarnya hanya sementara. Dibalik itu ada tanggung jawab budidaya lobster yang sedang dituju. Siapapun pihak yang ikut mendaftar sebagai perusahaan ekspor Benih Lobster, mereka wajib menyediakan tempat untuk budidaya lobster dengan membina nelayan di wilayahnya masing-masing.
Ini yang seharusnya kita awasi bersama. Kita kawal kebijakan ini sebagai bentuk bahwa kita ingin negara ini yang menjadi rajanya lobster dunia.
Win-win solution. Siapapun boleh berbisnis, asal prioritas mereka tetap pelestarian lobster dengan budidaya. Dan membina nelayan agar ikut menikmati hasil kekayaan laut kita.
Awasi, amati dan laporkan ketika menemukan kecurangan. Jangan bermain air mata buaya, seolah dirinya dulu sudah melakukan yang terbaik bagi nelayan dan laut kita.
Buat Susi, baiknya becermin diri.
(By Iwan Balaoe)