Keuskupan AS Tetapkan 24 Juli Hari Berkabung Hagia Sophia
[PORTAL-ISLAM] Konferensi Keuskupan Katolik Amerika Serikat menetapkan Jumat (24/7) sebagai hari berkabung karena Hagia Sophia di Istanbul, Turki, akan kembali difungsikan sebagai masjid.
Mereka menyatakan dalam cuitan melalui akun Twitter turut dalam solidaritas terhadap Keuskupan Gereja Ortodoks Yunani di AS, terkait keputusan pemerintah Turki yang memfungsikan Hagia Sophia menjadi masjid.
"Keuskupan Gereja Katolik Yunani mengundang seluruh umat Kristen dan semua orang untuk bersama-sama berkabung pada 24 Juli untuk Hagia Sophia," demikian tulis Keuskupan Katolik AS.
Mereka juga meminta seluruh gereja membunyikan lonceng, dan mengibarkan bendera setengah tiang pada esok hari.
Pemerintah Turki berencana mulai meresmikan Hagia Sophia menjadi masjid, dengan menggelar ibadah salat Jumat perdana, esok hari, 24 Juli 2020.
Keputusan itu diambil setelah pada 10 Juli lalu Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memutuskan memfungsikan kembali Hagia Sophia menjadi masjid.
Hagia Sophia mulanya adalah gereja yang dibangun oleh Kaisar Justinian I dari Kekaisaran Romawi Timur atau Byzantium, pada 537 Masehi di kota Konstantinopel (Istanbul). Gereja itu dinamakan Patriarki Ekumenikal Konstantinopel.
Setelah Sultan Muhammad al Fatih (Mehmet II) dari Kesultanan Utsmani (Ottoman) merebut kota itu, Hagia Sophia lantas diubah menjadi masjid. Para arsitek kesultanan menambahkan menara untuk mengumandangkan azan, dan tetap mempertahankan bangunan utama.
Akan tetapi, sejumlah mosaik dan lukisan yang menggambarkan simbol Kristen seperti Yesus dan lainnya ditutup.
Saat Kesultanan Utsmani runtuh dan digantikan dengan pemerintahan nasionalis sekuler yang dipimpin presiden Mustafa Kemal pada 1934, Hagia Sophia ditetapkan sebagai museum. Bangunan itu ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) pada 1985.
Keputusan Turki memfungsikan Hagia Sophia menjadi masjid menuai kritik, mulai dari AS sampai Vatikan. Namun, Turki menyatakan hal itu adalah hak kedaulatan mereka dan tidak ada yang boleh ikut campur. [CNN]