4 Kemungkinan Yang Terjadi Pasca KLB Demokrat
Seperti diketahui, KLB Demokrat secara aklamasi memilih Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat 2021-2025. Namun, di sisi lain masih ada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ketua umum Partai Demokrat yang terpilih secara aklamasi dalam Kongres V 2020 di Jakarta.
"Hari ini, suka tidak suka bahwa realitas politik menunjukkan Demokrat punya dua “nakhoda”. Tampaknya dua “nakhoda” ini punya arah politik yang berbeda. Satu ingin berlabuh ke "utara" dan satu lagi ke "selatan"," kata Emrus, Jumat (5/3/2021) malam.
Emrus menjelaskan kemungkinan pertama Moeldoko dan AHY “bersepakat” melakukan proses pertukaran kepentingan politik dengan memunculkan ketua umum yang baru di luar mereka berdua. Selain itu, lanjut dia, keduanya juga akan berbagai posisi struktural di kepengurusan Partai Demokrat.
Namun, Emrus menilai hal ini seperti sulit terwujud karena Moeldoko dan AHY lebih cenderung mempertahankan posisi dan harga diri mereka di hadapan para pendukung masing-masing di Partai Demokrat.
"Selain itu, dua sosok ini berbeda jauh status dan posisi strukturnya ketika mereka berkarier di instasi yang sama sebelumnya," kata Emrus.
Dia menambahkan kemungkinan kedua Moeldoko dan AHY tetap berisikukuh pada posisi masing-masing sebagai ketua umum yang sah.
Menurutnya, pada kemungkinan kedua ini dipastikan akan menguras tenaga, pikiran, dan biaya politik yang luar biasa.
“Dengan situasi ini citra dan reputasi Demokrat berpotensi makin tergerus di mata publik,” ungkap Emrus.
Dia melanjutkan kemungkinan ketiga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY turun gunung sebagai mediator untuk melakukan pertukaran kepentingan politik antara Moeldoko dan AHY.
“Bisa saja hasilnya melahirkan kepemimpinan transisi yang disepakati kedua pihak yang ditugaskan menyelenggarakan Kongres Sangat Luar Biasa (KSLB) dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia lagi.
Emrus mengatakan kemungkinan keempat adalah penyelesaian melalui proses hukum di pengadilan. Menurutnya, pola ini tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar karena hanya memutuskan legalitas dari dua kepengurusan Partai Demokrat.
Direktur eksekutif EmrusCorner itu menyatakan meskipun salah satu dari empat kemungkinan tersebut itu nanti yang akan ditempuh, tetap akan berpengaruh pada posisi partai berlambang bintang mercy ini pada kompetisi pemilihan umum yang akan datang.
“Sayangnya, walaupun salah satu dari keempat kemungkinan di atas yang ditempuh, saya berhipotesis posisi Demokrat berpotensi menurun dalam kontestasi politik ke depan,” pungkasnya.
(Sumber: jpnn)