KSP Nyatakan Dukung Pencopotan Pejabat PT Pelni terkait Pengajian Radikalisme
"Atas nama Kantor Staf Presiden, atas nama Tenaga Ahli Utama KSP saya memberikan apresiasi kepada komisaris dan direksi PT Pelni atas langkah dan tindakan tegas yang mereka ambil. Salutlah, mudah-mudahan bisa menjadi contoh dan pelajaran bagi BUMN yang lain," kata Ngabalin lewat sambungan telepon, Jumat (9/4/2021), malam.
Ngabalin menjelaskan alasan dirinya mengapresiasi pencopotan pejabat PT Pelni tersebut. Salah satunya, untuk mengantisipasi adanya penyebaran paham radikal dan intoleransi di kalangan BUMN. Ia kemudian menyinggung soal sosok penceramah yang isi ceramahnya justru menyebarkan kebencian.
"Karena begini, sekarang ini kan banyak orang yang ngaku sebagai ustaz dan mubalig, pakai sorban, pakai kopiah, jidat hitam, sudah. Bisa pidato sedikit, semua sudah bisa jadi ustaz. Tetapi dalam berpidato, dalam berceramah itu, lebih banyak menyebarkan ujaran-ujaran kebencian," beber Ngabalin.
"Kemudian, bersekutu dengan organisasi-organisasi penyebar paham radikal yang anti-toleransi, anti-pemerintah, menyebut pemerintah sebagai pemerintahan thogut," imbuhnya.
Sekadar informasi, seorang pejabat PT Pelni dikabarkan dicopot dari jabatannya gegara merencanakan kajian Ramadhan atasnama perusahaan tanpa izin direksinya. Kabar itu datang langsung dari Komisaris Independen PT Pelni Dede Budhyarto melalui akun twitternya @kangdede78.
"Pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning (peringatan) kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," kata Dede.
Pjs Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni, Opik Taufik mengamini adanya pencopotan pejabat PT Pelni karena permasalahan kajian Ramadhan yang tanpa izin pimpinan. Opik mewakili PT Pelni meminta maaf atas kisruh tersebut.
"Kami telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung. Kami sekaligus meminta maaf kepada segenap stakeholder dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ini akan menjadi evaluasi bagi kami untuk ke depannya," ujar Opik dalam keterangan resminya.
Berdasarkan flyer yang diperoleh MNC Portal Indonesia, kajian yang menjadi permasalahan itu mengundang beberapa alim ulama ternama, di antaranya, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis. Ustaz Syafiq Riza Basalamah, serta Ustaz Firanda Andirja. Kajian daring itu digelar Badan Kerohanian Islam (Bakis) PT Pelni. [Sindonews]