Dukung Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024, Qodari Dorong Amandemen Konstitusi
"Undang-Undang Dasar itu sangat biasa diamandemen. Di Indonesia sudah 3 kali. Di Amerika lebih dari 25 kali. Amandemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa," kata Qodari saat ditemui usai syukuran JokPro 2024, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 Juni 2021.
Ia menilai Indonesia tengah berada di tengah krisis akibat polarisasi dan belakangan diperburuk dengan pandemi Covid-19. Dengan bersatunya Jokowi dengan Prabowo, menurut Qodari dapat menyelesaikan masalah-masalah ini.
"Jadi kita cari solusinya, dan kita lihat solusinya adalah Jokowi-Prabowo, yang kemudian implikasinya harus ada amandemen," kata Qodari.
Ia mengklaim bahwa perpanjangan periode masa jabatan presiden ini tidak mengkhianati cita-cita Reformasi lalu. Di era Orde Baru silam, masa jabatan presiden tidak diatur. Sedangkan yang dia usulkan, adalah perpanjangan sekali masa jabatan saja.
"Ini bukan tak ada masa jabatan, tapi tiga (periode)," kata Qodari.
Terus kalau tiga periode belum cukup.., dengan alasan ini itu, bakal diamendemen lagi jadi 4 periode? Gitu? Hahaha...
Kemarin, relawan atau Komunitas Jokowi - Prabowo 2024 diumumkan telah terbentuk. Hal ini diumumkan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, yang juga menjabat sebagai penasihat di komunitas tersebut. Ia mengatakan hal ini terjadi karena muncul ide dan gagasan dari berbagai kalangan agar Presiden Joko Widodo bisa melanjutkan masa jabatannya sebagai presiden atau menjabat tiga periode.
Adapun Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mempertanyakan keberadaan relawan yang mengatasnamakan Komunitas Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto, untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Ia melihat gerakan ini tak sejalan dengan visi Jokowi sendiri yang sempat menolak maju kembali.
"Ini fenomena sakaratul maut demokrasi. Entah apa motifnya dan untuk kepentingan siapa, yang jelas gerakan ini bertentangan dengan Jokowi yan jelas menolak maju tiga kali karena bertentangan Undang-Undang," kata Adi saat dihubungi, Sabtu, 19 Juni 2021.
Ia mengatakan gerakan ini terkesan mencari celah di tengah kecenderungan partai politik yang mudah dijinakkan atas nama soliditas. Hal ini, kata Adi, terlihat dari nyaris tak adanya partai yang lantang menyatakan penolakan jabatan presiden 3 periode. [Tempo]