PKS: Batalkan Impor Beras, Serap Gabah Petani 100 Persen
[PORTAL-ISLAM] Keputusan impor beras 200.000 ton akhirnya di ketok oleh pemerintah hanya selang sepekan belum ada perintah Jokowi untuk menghitung kembali data dan fakta soal keberadaan beras.
Program ketahanan pangan yang digalakan oleh Pemerintah melalui Food estate, Petani milineal, beli gabah petani harga berapapun nyatanya tidak mampu dikerjakan dengan maksimal oleh pemerintah dan bahkan bisa dibilang gagal.
Krisis pangan sudah di depan mata yang mengakibatkan kekurangan pangan bisa memicu kisruh sosial serta berdampak kepada stabilitas nasional. Ini harus di antisipasi dan dicegah dengan cara yang benar.
Kabar buruk terdengar dari sektor pangan nasional. Indeks pangan nasional kita masih kalah dengan negara miskin dan jauh dari kata berkembang, Ethiopia. Menurut FSI ( Food Sustainability Index) Indonesia berada diurutan 60 dari 67 negara dalam hal keberlanjutan pangan.
"Harusnya impor bukan menjadi pilihan, karena dampak impor ini berat bagi petani. Pertama, mempengaruhi harga "psikologis" gabah dan beras petani yang pasti bisa dikatakan akan turun.
Kedua, impor memberikan efek kepada petani untuk semakian malas dan enggan beralih profesi karena setiap panen harga beras dan gabah selalu turun, ketiga impor merusak spirit kedaulatan pangan. Sudah tau merusak kenapa impor ini selalu di andalkan? Tanya Riyono Ketua DPP PKS Bidang Tani Nelayan.
"Janji katanya ada dana 100 T untuk beli beras petani yang disampaikan oleh Zulhas pasca mendapat arahan Presiden mana? Kok akhirnya impor juga? Batalkan impor beras dan wajib serap gabah petani 100%, jangan beli beras petani asing" tanya Riyono.
Menurut Riyono sistem terbaik untuk membantu mengendalikan harga produksi pertanian adalah dengan adanya jaminan harga dengan kebijakan yang konsisten. Misal, kebijakan HPP beras dan gabah, jangan dikeluarkan setelah panen raya. Adanya kebijakan yang pasti akan membuat petani dan stakeholder pertanian semakin mudah menjaga harga.
Selain itu, lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan ketersedian pupuk bersubsidi yang sampai sekarang dimana - mana sulit didapatkan. "Saya keliling Jatim dan Jateng petani mengeluh pupuk subsidi langka, harganya mahal dan tidak jelas ketersediannya" keluh Riyono Ketua DPP Bidang Tani dan Nelayan PKS.
Sumber: pks.id