PKS: Menteri BUMN sibuk ok gas ok gas, korupsi 271 T BUMN PT Timah berlangsung aman bertahun-tahun. Amburadul.....

Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia  PKS: Menteri BUMN sibuk ok gas ok gas, korupsi 271 T BUMN PT Timah berlangsung aman bertahun-tahun. Amburadul.....
Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia  PKS: Menteri BUMN sibuk ok gas ok gas, korupsi 271 T BUMN PT Timah berlangsung aman bertahun-tahun. Amburadul.....
Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia  PKS: Menteri BUMN sibuk ok gas ok gas, korupsi 271 T BUMN PT Timah berlangsung aman bertahun-tahun. Amburadul.....
Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia  PKS: Menteri BUMN sibuk ok gas ok gas, korupsi 271 T BUMN PT Timah berlangsung aman bertahun-tahun. Amburadul.....
Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia  PKS: Menteri BUMN sibuk ok gas ok gas, korupsi 271 T BUMN PT Timah berlangsung aman bertahun-tahun. Amburadul.....
Korupsi Rp 271 Triliun di BUMN PT Timah Tbk

Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia (Lemtaki) menduga suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan crazy rich Helena Lim sekadar operator dalam korupsi tambang timah senilai Rp 271 triliun. 

Dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Keduanya diduga bekerja untuk aktor intelektual di belakang mereka.

Ngapain Aja Menteri BUMN?

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dr. Mulyanto mempertanyakan fungsi pengawasan Menteri BUMN Erick Thohir, dengan menyusul terbongkarnya kasus korupsi di BUMN PT. Timah yang merugikan negara hingga Rp 271 triliun. 

Menurut Anggota komisi VII DPR, Dr. Mulyanto, terbongkarnya kasus dugaan korupsi di PT. Timah ini menandakan fungsi pengawasan Kementerian BUMN tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Akibatnya, perbuatan tercela tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan bersifat korporasi sistemik. 

"Ini kan kasus korupsi berjamaah yang bersifat korporatif dan berlangsung lama. Masak Erick Thohir tidak tahu atau mendiamkan," kata Dr. Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (3/4/2024).

Mulyanto mendesak Pemerintah segera memperbaiki tata kelola BUMN pertambangan ini secara adil dan transparan, agar kasus yang memalukan ini tidak kembali berulang. 

"Jangan sampai bisnis tambang ini melanggengkan ekonomi yang bersifat ekstraktif yakni sekedar menjadi bancakan bagi orang-orang kaya dan berkuasa selama bertahun-tahun dan memiskinkan masyarakat setempat. Ini sungguh sangat mengusik rasa keadilan kita," tandasnya. 

----------

"Menteri BUMN sibuk: ok gass, ok gass....

Bancakan timah, bertahun-tahun di depan mata tidak digubris.

Pemerintah amburadul," ungkap Dr. Mulyanto di akun twitternya.

πŸ‘‡πŸ‘‡
Share Artikel: