Dosen UGM: Anggaran Tidak Butuh Efisiensi, Yang Dibutuhkan Perubahan Prioritas
Anggaran Tidak Butuh Efisiensi, Yang Dibutuhkan adalah Perubahan Prioritas
Oleh: Abdul Gaffar Karim (Dosen UGM)
Perhatikan postur anggaran pemerintahan daerah di Indonesia.
Rata-rata sekitar 40% APBD terpakai untuk belanja pegawai. Di beberapa daerah, lebih dari separuh APBD dipakai oleh pegawai. Beberapa tahun lalu, ada sebuah kabupaten di Jateng yang mengalokasikan 75% lebih APBDnya untuk belanja pegawai.
Bandingkan dengan Kota London: 60% anggarannya terpakai untuk transportasi publik.
Tanpa data ini pun, orang bisa melihat masalah serius dalam alokasi anggaran.
Contoh sederhana saja: fasilitas mobil kadis kesehatan biasanya lebih bagus dari ambulans di puskesmas; mobil kadis pendidikan lebih mahal daripada lab komputer sebuah sekolah.
Jangan tanya lagi kemewahan fasilitas sejumlah bupati/walikota dan ketua DPRD.
Itu baru anggaran pemerintahan daerah. Kalau kita lihat di pusat, ya sama saja.
Anggaran negara kita bisa menyejahterakan pejabatnya, tapi tidak memberi negara kemampuan memenuhi kewajiban layanan dasar dengan baik. Kualitas pendidikan dan kesehatan kita masih buruk.
Anggaran semacam ini tidak butuh efisiensi. Yang dibutuhkan adalah perubahan prioritas.
Boros tidak apa-apa, asal untuk menyediakan pelayanan dasar (untuk masyarakat).
(fb)