Sekarang, pindahkan imajinasi itu ke Malaysia. Kamu beli mobil yang hampir serupa, kapasitas mesin 1.500 cc. Pajak yang perlu kamu bayar? Hanya sekitar Rp 300 ribuan per tahun. Tidak ada istilah progresif. Tidak ada tambahan biaya tersembunyi. Cukup bayar road tax sesuai kapasitas mesin (cc), selesai.
Perbedaan ini seperti bumi dan langit—bahkan 13 kali lebih mahal pajak mobil di Indonesia untuk tipe kendaraan yang serupa. Tapi, mengapa bisa sejauh itu bedanya?
📊 Data yang Tak Bisa Dibantah
Indonesia:
- Dasar pajak: 1,5% dari nilai jual kendaraan (NJKB)
- Pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya
- Tambahan: SWDKLLJ, administrasi STNK, dll
- Total tahunan (mobil pertama): Rp 3.893.000
Malaysia:
- Dasar pajak: Kapasitas mesin (cc)
- Tidak progresif, tidak berdasarkan nilai kendaraan
- Total tahunan (1.500 cc): Rp 306.000
🔍 Kenapa Bisa Beda Jauh?
1. Filosofi Dasar Pajak Berbeda
Indonesia menjadikan nilai jual sebagai dasar pajak, ditambah sistem progresif, dengan alasan mengontrol jumlah kendaraan dan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Malaysia justru mengambil pendekatan yang lebih fungsional, berdasarkan kapasitas mesin dan efisiensi kendaraan.
2. Biaya Administrasi Tambahan
Di Indonesia, pajak tidak berdiri sendiri. Ada banyak "biaya lain-lain" seperti SWDKLLJ dan administrasi yang terpisah tapi wajib.
3. Keterbatasan Infrastruktur & Regulasi Lain
Pajak kendaraan di Indonesia juga digunakan untuk menambal biaya infrastruktur yang belum sepenuhnya efisien. Akibatnya, beban ke masyarakat jadi lebih besar.
💡 Solusi: Menuju Pajak yang Lebih Adil dan Efisien
- Reformasi Pajak Kendaraan
Sudah waktunya pemerintah meninjau ulang dasar pemungutan pajak kendaraan, dari berbasis nilai jual menjadi berbasis emisi dan kapasitas mesin seperti Malaysia. Ini lebih adil dan mendorong penggunaan kendaraan yang lebih efisien.
- Hapus Pajak Progresif
Pajak progresif sering kali tidak efektif membatasi jumlah kendaraan, justru mendorong pemilik meminjam nama orang lain agar tidak kena pajak tinggi. Ini membuka celah manipulasi data.
- Transparansi & Digitalisasi
Rincian pajak yang mudah diakses dan sistem pembayaran yang transparan bisa mengurangi kebocoran dan mempermudah masyarakat.
Kesimpulan:
Perbedaan pajak kendaraan yang begitu besar antara Indonesia dan Malaysia bukan semata karena kurs mata uang atau harga kendaraan, tapi karena filosofi dan sistem perpajakan yang diterapkan. Malaysia fokus pada efisiensi dan kemudahan. Indonesia, sayangnya, masih bertumpu pada kerumitan dan beban tambahan.
Pajak memang penting untuk negara. Tapi saat rakyat terbebani, kita perlu bertanya: apakah sistemnya masih relevan, atau justru butuh direformasi total?
Kalau kamu punya ide tentang pajak kendaraan yang lebih adil, kamu mungkin lebih siap jadi anggota dewan daripada yang sekarang duduk di sana.
(Sumber: fb)
