Terungkap! Ada Organisasi Internasional Gelontorkan Dana Ratusan Miliar Untuk Golkan Lgbt Boleh Di Indonesia
[PORTAL-ISLAM.ID] Di ILC tvOne tadi malam (19/12/2017) yang membahas topik LGBT-Zina, Mantan Ketua MK Prof. Mahfud MD mengungkap adanya gelontoran dana ratusan milyar dari forum internasional untuk menggolkan LGBT dan Zina boleh di Indonesia.
"Saya khawatir (LGBT-Zina) ini Bang Karni, sebab saat tahun 2015 simpulan ada ribut-ribut LGBT, Pak Jusuf Kalla menyampaikan 'datang dana 108 Miliar dari sebuah organisasi di luar negeri untuk menggolkan LGBT dan Zina boleh di Indonesia'. Ini jikalau bayar ke anggota-anggota dewan perwakilan rakyat ini lolos," kata Prof. Mahfud MD.
Dalam gosip di Republika (15 February 2016):
JK Minta UNDP Hentikan Dana untuk LGBT
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan PBB United Nations Development Programme (UNDP) disebut telah mengalokasikan dana sebesar 8 juta dolar AS (sekitar Rp 108 miliar) untuk mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Wapres Jusuf Kalla pun menyampaikan, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memanggil perwakilan UNDP di Indonesia guna menjelaskan wacana tersebut.
"Oleh sebab itu, UNDP sudah dipanggil ke Bappenas untuk menjelaskan apa yang terjadi. (UNDP) yang di sini tidak tahu dan tidak mengikuti proyek itu," ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/2).
Dalam pertemuan dengan Bappenas, UNDP membantah telah memperlihatkan dana proteksi untuk mendukung kegiatan komunitas LGBT di Indonesia. JK mengatakan, dukungan fatwa dana UNDP untuk LGBT dilakukan di Thailand.
Pemerintah Indonesia pun meminta biar perwakilan UNDP di Indonesia tak memperlihatkan dana anggaran dukungan tersebut. "Itu UNDP di Thailand yang punya proyek. Oleh sebab itu, diminta untuk tidak melanjutkan proyek (di Indonesia)," katanya.
Seperti diketahui, UNDP dilaporkan telah menganggarkan dana sebesar 8 juta dolar AS (sekitar Rp 108 miliar) untuk mendukung komunitas LGBT di Indonesia. UNDP juga menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand, dan USAID.
Dana itu dikeluarkan untuk fokus ke empat negara, ialah Indonesia, Cina, Filipina, dan Thailand. Dalam situs resminya, UNDP menerangkan, jadwal tersebut terselenggara berkat kerja sama dengan masyarakat sipil yang melibatkan institusi-institusi nasional dan regional untuk memajukan aturan dan kebijakan protektif. Program tersebut juga untuk memberdayakan masyarakat sipil, khususnya komunitas LGBT.
Program itu, diakui UNDP, berlangsung dari Desember 2014 sampai September 2017 mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari proyek kemitraan regional, salah satunya mendukung kaum LGBT untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapat jalan masuk ke pengadilan guna melapor pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.
Proyek dukungan LGBT ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi-organisasi LGBT di Indonesia untuk secara efektif memobilisasi, menyokong, dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan kegiatan pemberdayaan komunitas LGBT.
Link: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/15/o2l5ha254-jk-minta-undp-hentikan-dana-untuk-lgbt