Fahri Bukan Politisi Hit And Run Di Dunia Maya


[PORTAL-ISLAM.ID] Kemunculan nama Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat RI, Fahri Hamzah, sebagai "top player" di media umum tidak mengejutkan bagi para pengguna internet kalau melihat sisi interaksinya.

Praktisi media digital, Budi Putra, menjelaskan bahwa Fahri Hamzah makin menjadi pemicu pembicaraan di media umum yang dihuni banyak generasi millenial selama dua tahun terakhir.

Lembaga riset Tagih Janji merilis hasil penelitiannya wacana pejabat politik paling interaktif di Twitter pada 14 Januari lalu. Selama paruh terakhir tahun 2017, Tagih Janji memantau 1000 akun Twitter pejabat tinggi negara dan kepala kawasan di Indonesia, meski hanya 127 akun yang bisa tertangkap dalam "radar" riset.

Hasilnya, Ridwan Kamil (Walikota Bandung) ada di peringkat pertama, disusul Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), kemudian Bima Arya (Walikota Bogor), kemudian Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR) di posisi empat.

Hasil riset Tagih Janji seolah memperkuat hasil riset lembag survei Radian (Radar Media Nasional) pada bulan September 2017, yang menempatkan Fahri Hamzah sebagai "politisi Senayan" yang paling kuat di media online dan media sosial.

Selain itu, khusus di Twitter, Fahri Hamzah pada awal Desember 2017 juga mencatatkan diri sebagai tokoh nasional paling diperbincangkan nomor 4, menurut riset resmi TwitterID.

Kemudian, pada selesai Desember 2017, giliran Indonesia Indicator memosisikan Fahri Hamzah sebagai politisi nasional paling vokal di semua platform digital.

Budi Putra yang merupakan analis media digital dan mantan Editor in Chief Yahoo Indonesia mengatakan bahwa abjad atau "personality" sebuah akun media umum akan memilih daya pengaruh.

"Akun medsos pejabat publik dan politisi itu tujuannya terang ialah membangun imbas melalui dunia maya. Akun yang bisa bercakap-cakap dengan publik, bukan hanya 'hit and run' atau posting kemudian pergi, tentu akan punya tempat secara emosional bagi publik dan followers," kata Budi mengomentari akun Fahri Hamzah.

Budi juga menekankan perlunya seni administrasi komunikasi yang baik dalam mengoperasikan media umum untuk kepentingan politik.

"Perlu strategi, tim yang kuat dan juga perlu waktu cukup untuk membangun dapat dipercaya akun politisi. Artinya dilarang dikelola asal-asalan," tutup Budi. [RMOL]


Share Artikel: