Hayoloooh.... Dicecar Dpr Soal Impor Beras, Menteri Enggar Kelabakan
[PORTAL-ISLAM.ID] Komisi VI dewan perwakilan rakyat kemarin, menggelar rapat dengan Menteri Perindustrian Enggartiasto Lukita ihwal impor beras. Dalam rapat yang berlangsung lima jam itu, Enggar kelabakan alasannya dicecar habis soal keputusannya mengimpor 500 ribu ton beras. Meski begitu, Enggar memastikan akan tetap mengimpor untuk mengamankan stok nasional.
Rapat yang digelar di kompleks gedung dewan perwakilan rakyat ini berlangsung panas semenjak dimulai pukul 10 pagi. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VI Teguh Juwarno. Selain Mendag dan jajarannya, sejumlah perwakilan kawan Komisi VI dewan perwakilan rakyat juga terlihat hadir. Mereka yaitu Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN Agro Wahyu Kuncoro, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Agus Andiyani dan Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti.
Membuka rapat, Teguh eksklusif meminta klarifikasi kepada Mendag terkait keputusan mengimpor beras di simpulan bulan Januari ini.
Apa tanggapan Enggar? Dia bilang, impor merupakan opsi terakhir untuk dapat memenuhi stok dan meredam kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini. Dia bilang, bahwa pemerintah telah melaksanakan banyak sekali upaya untuk dapat meredam harga beras, salah satunya dengan menggelar operasi pasar bersama Perum Bulog, tapi harga beras tak juga stabil.
Sebagai contoh, harga beras di kawasan lumbung beras ibarat Jawa Timur masih tinggi dan stok di gudang swasta rata-rata mengalami penurunan yang tajam. Enggar mengakui memang ada panen. Hanya saja jumlah panen ketika ini tak dapat menutupi kebutuhan pasar. Lalu sesudah rapat dengan Menko Perekonomian dan Menteri Pertanian, diputuskanlah langkah-langkah untuk mengisi kekosongan dan menjaga tren kenaikan harga. "Sesudah kami umumkan impor beras itu, tren kenaikan berhenti, bahkan ada beberapa yang turun. Diharapkan hingga dengan pertengahan Februari beras impor sudah dapat masuk," tuntasnya.
Anggota Komisi VI dewan perwakilan rakyat rupanya tak puas dengan klarifikasi Enggar tersebut. Anggota Komisi VI Abdul Wahid contohnya mempertanyakan data stok beras yang tersebar di masyarakat yang isinya antara lain perbedaan data stok yang dimiliki Kementan dan Kemendag. Menurut dia, Kementan selalu mengklaim stok beras yang dimiliki pemerintah kondusif alasannya panen selalu terjadi. Akan tetapi, data dari Kemendag justru menawarkan data stok beras yang menipis sehingga mengharuskan impor. "Ada simpang siur antara Kemendag dan Kementan. Akibat statement Menteri Pertanian, sesungguhnya ada kasus harga. Contoh data Kementan tidak akurat. Harus ada rapat gabungan," ujarnya.
Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP juga mempertanyakan simpang siurnya data stok beras. "Saya menolak impor beras selama data yang disampaikan kepada publik belum jadi satu data yang utuh dan alirannya," ujarnya. Dia juga mempertanyakan keputusan pemerintah untuk melaksanakan impor. Apalagi, kebijakan impor beras ini dilakukan pada ketika mendekati masa panen raya. Sehingga ia curiga ada maksud lain dari keputusan impor ini. Dia bilang, pada November 2017 Mentan bilang, stok kondusif hingga Mei 2018. Pada 7 Desember 2017 Bulog menyampaikan stok 1,1 juta akan cukup hingga April 2018. "Jadi duduk kasus (impor beras) jangan ditarik pada siapa yang boleh impor, PPI atau Bulog. Harusnya betulkah kita tidak ada stok beras," ujarnya.
Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat Azam Asman lebih keras lagi. Dia meminta Kemendag menyiapkan data yang terperinci terkait dengan persediaan atau stok beras pemerintah. Data itu dibutuhkan supaya pemerintah dapat menciptakan suatu kebijakan dengan benar. "Di mana data gudang seluruh Indonesia? Kalau enggak punya data bagaimana mau ambil keputusan," kata Azam dengan nada yang tinggi. Jika tidak ada data, Azam mengatakan, dapat menimbulkan kecurigaan. Menurut Azam, di kala perkembangan teknologi ketika ini seharusnya bukan hal yang sulit untuk menyediakan data. "Ini sudah kala teknologi. Ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Berapa panen yang laku. Disimpan di mana barang ini, berapa stoknya, jikalau tidak ada kita kan patut curiga," kata Azam. Mendengar itu, Enggar manggut-manggut. Sementara jajarannya sibuk mencatat.
Sampai berakhir, rapat belum menghasilkan keputusan. Hanya ada sejumlah pandangan terkait keputusan impor tersebut. Antara lain, Komisi VI akan membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk menyikapi kebijakan impor beras. Apalagi ada hal yang kontradiktif. Kementan menyampaikan Indonesia swasembada beras, sementara Kemendag menilai perlu impor beras alasannya stok menipis dan harga di pasaran sudah merangkak naik.
Teguh pun tetapkan menutup rapat untuk kemudian dilanjutkan lagi sesudah 28 Januari. Rapat akan kembali dilanjutkan supaya dewan perwakilan rakyat dapat terus memantau dan mengikuti perkembangan dari langkah pemerintah dalam tetapkan untuk melaksanakan impor beras. "Kita juga ingin memastikan bahwa impor apabila terjadi enggak akan buat petani kita tidak dapat menikmati harga yang layak. Kita ingin ada tim yang turun untuk penilaian sebenarnya. Kita data soal ketersediaan beras juga enggak jelas. Menteri tadi akui banyak gudang yang belum melapor. Pemerintah punya kewenangan untuk itu. Tim akan turun untuk pemeriksaan itu," tuntasnya.
Sumber: RMOL