Kilas Balik Politik Nasional 2017: Dari Ahok Hingga Setnov
[PORTAL-ISLAM.ID] Tahun 2017 sebentar lagi akan berakhir, banyak sekali insiden penting turut mnghiasi perjalanan Indonesia sebagai bangsa. Terkhusus dalam konteks politik, negara ini masih belum mencapai politik yang berkualitas, masih berpedoman pada kuantitas. Kuantitas yang dimaksud di sini yaitu bahwa elit politik tak begitu peduli dengan ‘pendidikan politik’, yang mereka tahu hanya bagaimana kekuasaan digenggam, sebanyak mungkin, selama mungkin.
Persoalan kita selalu pada sisi bagaimana ‘mengisi kekuasaan’, seringkali proses politik yang berdarah darah tak diisi dengan pembangunan politik yang sustainable (berkesinambungan). Hal inilah yang disebut para pengamat sebagai demokrasi prosedural (hanya berbicara siapa yang akan kita pilih untuk memimpin) belum hingga pada fase demokrasi substansial (berbicara kemaslahatan rakyat, dengan: pembangunan, penyempitan kesenjangan, pelestarian lingkungan dan lain sebagainya).
Bagaimana mungkin perekonomian negara stabil jikalau politik tidak stabil. Dua hal yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, pertama: politik, kedua: keamanan. Kita patut bersyukur lantaran pegawapemerintah Polri-TNI masih berada di ‘garis tengah’ untuk memastikan keamanan di dalam negeri. Bagaimana dengan politik nasional kita? Masihkah dendam pemilu kemudian membekas? Adakah keinginan untuk tahun politik 2018 dan puncaknya 2019?
Rangkum Politik 2017
Kalau kita mengurutkan kegaduhan politik selama 2017, Pilkada DKI februari kemudian masih menduduki puncak klasemen. Pasalnya, akhir ‘keseleo lidah’ seorang Ahok, bangsa ini terkuras energinya. Lautan massa berkali kali turun ke jalan akhir keyakinannya yang diyakini telah dinodai oleh Ahok.
Ahok menjadi trending topic di mana mana hingga dirinya dijebloskan ke jeruji besi pada bulan Mei lalu. Ahok effect mencetak sejarah, lautan massa terbanyak sepanjang agresi demonstrasi di Indonesia, jumlahnya tak dapat pasti, jutaan warga bukan hanya dari DKI tumpah ruah, tergerak akhir ucapan Ahok. Tetapi syukurnya, tak ada amarah di agresi massa tersebut, mereka mencerminkan demonstrasi yang konstitusional.
Buntut dari kasus ini yaitu semakin banyaknya sentimen SARA berkelindan di laman sosial media kita. Akun akun provokatif begitu marak, negara tidak cepat membasminya. Persinggungan SARA hingga detik ini masih membabi buta di sosial media. Tugas polisi tentu bukan hanya menangkapi penghina berbasis SARA, oleh alasannya yaitu itu, warga negara perlu bijak bermedia sosial, pun para elit politik perlu mendukung integrasi nasional bukan malah sebaliknya.
Seperti kasus Viktor Laiskodat ketua Fraksi Nasdem dewan perwakilan rakyat RI. Agustus 2017, Viktor dalam sebuah program di NTT menyebut beberapa partai politik pro khilafah dan intoleran. Viktor bahkan berujar secara frontal: kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh. Viktor menuduh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN sebagai partai yang dimaksudnya. Viktor pun dalam pidato tersebut seketika menjadi jago agama dengan menyampaikan bahwa khilafah itu mewajibkan semua (termasuk non muslim) untuk salat. Tak pelak, pidato tersebut menjadikan amarah bagi kaum Islam Indonesia.
Sangat disayangkan, tokoh politik menyerupai Viktor Laiskodat mempunyai ‘cacat pikir’ sehingga lagi lagi, sentimen SARA kembali kolam ‘api dalam sekam’. Dengan ucapan Viktor yang provokatif tersebut, berkali kali agresi massa tumpah ruah ke jalan. Tadinya kita berpikir para politisi dapat mengambil pelajaran dari Ahok, ternyata semakin parah. Yang sangat disayangkan selanjutnya, proses aturan dari Viktor yang berjalan lamban, padahal ia telah memprovokasi, mengoyak kerukunan umat beragama.
Oktober 2017, kegaduhan lain tiba dari mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot mengungkapkan ada 5.000 senjata ilegal yang didatangkan oleh instititusi nonmiliter ke Indonesia, Gatot memberikan hal itu di program silaturahmi dengan purnawirawan jenderal dan perwira aktif Tentara Nasional Indonesia pada, Jumat 22 September 2019 (Tempo.co, 2/10/17)
Diketahui sebelumnya bahwa 500 senjata tersebut milik BIN untuk sekolah intelijen menyerupai dikutip dari pernyataan Wiranto, kemudian senjata berat dengan jenis SAGL (Stand Alone Grenade Launcher) yang tertahan di Bandara Soetta yaitu miliki korps Brimob Polri.
Pernyataan Gatot ini menciptakan gaduh, menciptakan publik bertanya. Setidaknya ada dua pertanyaan penting menyikapi kisruh soal senjata ini. Pertama: apakah Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia tidak ‘seakidah’ lagi dalam memandang kepentingan nasional?. Kedua: apakah bahaya eksternal sudah menggunung, yang mengakibatkan institusi selain Tentara Nasional Indonesia juga berbenah dengan persenjataan canggih?
Gatot kesudahannya dipanggil Presiden namun ia enggan membeberkan perbincangannya dengan Presiden. Akibatnya, Gatot kerap disindir Presiden Jokowi secara implisit semoga tetap menjunjung tinggi netralitas TNI. Ketidakmesraan Jokowi dan Gatot kesudahannya termanifestasikan dengan pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia yang terkesan sangat buru-buru padahal Gatot gres akan pensiun pada maret 2018. Hal ini semakin terang pula ketika Marsekal Hadi menganulir keputusan mutasi Pati Tentara Nasional Indonesia yang dibentuk Gatot beberapa waktu lalu.
Kalau Ahok effect atau Pilkada DKI membuka kegaduhan politik 2017, maka berdasarkan saya Setya Novanto dan Golkar pantas dinobatkan sebagai epilog kegaduhan politik 2017. Kasus korupsi e-KTP kolam sinetron yang episodenya panjang, kolam drama yang menarik untuk diterka. Drama dimulai ketika pada 16 November malam Setya Novanto mengalami kecelakaan paska ditetapkan kembali menjadi tersangka oleh KPK.
Banyak kalangan yang melihat kecelakaan Setnov yaitu rekayasa semoga menghindari proses hukum. Tetapi apa daya, KPK tetap menahan Setnov walaupun masih tertatih di atas dingklik roda pada 19 November 2017. Setya Novanto menyerupai belut, lihai menghindari kasus hukum, kasus Papa Minta Saham contohnya. Kini soal e-KTP, Setnov sepertinya tak dapat menghindar. Kasus aturan Setnov berdampak signifikan bagi dua elemen politik penting, yakni: dewan perwakilan rakyat dan Partai Golkar
.
Di DPR, terang Setya Novanto sepatutnya menjadi tauladan, namun sayang seribu sayang, Setnov tak dapat disebut sebagai wakil rakyat.Walaupun gambaran dewan perwakilan rakyat sebelum kasus Setnov sudah buruk, tetapi akhir kasus ini gambaran dewan perwakilan rakyat menjadi semakin buruk.
Pesimisme kita terhadap dewan perwakilan rakyat bukan hanya soal kinerja, tetapi juga soal moral. Kasus Setnov ini memukul demokrasi kita bahwa menjadi pemimpin politik kapasitas bukan ukuran, ini pukulan telak bagi dewan perwakilan rakyat dan Partai Golkar.
Bagi Golkar, tentu psikologi politik publik tak dapat diabaikan. Publik terlanjur mempunyai stigma bahwa panglima Golkar ternyata ‘tak bersih’. Namun beberapa elit Golkar gesit bertindak, desakan Munaslub pun diamini dan lahirlah Airlangga Hartanto.
Pertanyaannya, apakah tindakan itu akan mengobati hati publik yang terluka?. Partai penguasa orde gres tersebut bahwasanya jatuh dua kali soal buruknya kepemimpinan di badan Golkar. Di pilpres 2014, di masa Ical, Golkar gagal mendapat posisi tawar strategis dan hanya sebagai tim hore saja, kemudian di tahun 2017 ketua umumnya tersangkut kasus hukum.
Tahun politik sudah di depan mata. Menatap Pilkada serentak 2018 dan Pemilihan Presiden 2019 sudah saatnya mengubah sikap politik para elit untuk menyamakan pemikiran soal politik yang plus ‘ethics’. Pertarungan politik berbasis inspirasi dan gagasan serta ‘perilaku profetik’ dalam berpolitik, tak dapat lagi ditawar untuk menggapai demokrasi Indonesia yang substansial di masa mendatang. Selamat tiba 2018!
Sumber: Kumparan