Program Anies Dp 0: Diragukan, Diremehkan, Dan Sekarang Terwujud
DP Nol Rupiah: Diragukan, Diremehkan, dan Kini Terwujud
DP Nol Rupiah untuk membeli rumah pertama menjadi salah satu kegiatan kampanye pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI 2017. Anies-Sandi merasa gerah dengan tingginya DP rumah (Pemberian uang muka/down payment) yang tidak sanggup dijangkau masyarakat bawah sehingga meluncurkan kegiatan ini.
Sontak saja isu ini pun menjadi materi perdebatan keras dan sengit, mulai dari ekonom, politisi, hingga regulator terkait properti dan bunga bank. Kalangan kontra menganggap pandangan gres DP rumah nol rupiah ini tidak masuk logika dan sulit direalisasikan.
Menurut mereka, DP rumah nol rupiah hanya akan memberatkan perbankan di mana diprediksi akan banyak kredit macet muncul. Kedua, kegiatan Anies-Sandi ini dianggap melanggar aturan Bank Indonesia (BI) alasannya ialah BI sudah mengatur besaran DP rumah hingga kendaraan bermotor.
Kalangan kontra menilai, DP nol rupiah dengan denah yang ditawarkan Anies-Sandi pun tidak mungkin sanggup dinikmati masyarakat bawah. Hanya mereka dengan penghasilan di atas Rp 7 juta saja yang sanggup mengambil kegiatan ini.
DP rumah nol rupiah pun menjadi begitu kontroversial. Bahkan, akademisi dari kampus ternama pun menghujat kegiatan ini sebagai gimik dagangan untuk meraih bunyi pada Pilgub DKI. Sebuah pandangan gres yang tidak mungkin dijalankan tetapi telanjur memikat masyarakat.
Tapi Anies-Sandi terus jalan dengan programnya ini, alasannya ialah mempunyai rumah ialah hak dasar yang harus dipenuhi negara kepada rakyatnya. Hasilnya, pada Kamis (18/1), pembangunan rumah dengan denah uang muka nol rupiah untuk rumah susun sederhana milik (rusunami) sudah dimulai di tempat Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan peletakan kerikil pertama (groundbreaking) hunian tersebut disaksikan warga dan media. "Salah satu janji dalam kampanye kami kemarin ialah mewujudkan perumahan yang terjangkau oleh warga, dan hari ini tanggal 18 Januari 2018, kami mewujudkan janji itu dengan melaksanakan groundbreaking," kata Anies.
Rusunami ini mempunyai 20 lantai dengan 703 unit (rumah) yang terdiri atas 513 unit untuk tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Rumah ini akan diperuntukkan bagi warga yang berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 sebesar Rp 320 juta dan tipe 21, Rp 185 juta.
Anies mengatakan, pihaknya akan menyiapkan akomodasi transportasi. Pemprov DKI sudah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Transjakarta. Dengan begitu, warga yang tinggal di sini akan mempunyai terusan transportasi umum massal yang mudah.
Pemprov pun akan memanfaatkan kegiatan kredit perumahan rakyat (KPR) bersubsidi atau akomodasi likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat. Pemprov DKI akan menyubsidi DP satu persen yang disyaratkan kegiatan FLPP. "FLPP itu artinya dengan denah satu persen kemudian yang satu persennya dari kita," kata Anies.
FLPP menyaratkan DP untuk KPR bersubsidi sebesar satu persen. Pemprov DKI, kata Anies, akan menyubsidi satu persen DP tersebut dengan APBD DKI. Ini artinya warga ibu kota tak perlu membayar uang muka rumah alias nol rupiah.
FLPP merupakan pembiayaan perumahan dengan denah subsidi dari pemerintah, bekerja sama dengan bank nasional yang telah menyediakan akomodasi tersebut. Suku bunga FLPP rendah dan flat atau tak berubah selama masa cicilan. Suku bunga untuk kegiatan ini hanya lima persen dan jangka waktu cicilan hingga 20 tahun.
Rusunami di Pondok Kelapa ini dengan DP nol rupiah ini memang menjadi kegiatan pertama Anies-Sandi untuk memenuhi janji kampanye dikala pilgub. Setelah itu, Anies akan melanjutkan pembangunan rumah susun lainnya dan bahkan mengubah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi rusunami dengan contoh DP nol rupiah ini.
Langgar aturan BI?
Sejumlah kalangan sempat menuding kegiatan ini melanggar aturan ketentuan uang muka (loan to value/LTV) yang dikeluarkan BI. Gubernur BI Agus Martowardoyo menyatakan, kegiatan uang muka sebesar satu persen dalam KPR dibolehkan. Asalkan, kegiatan itu dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Untuk Pemerintah Pusat, kata Agus, paling tidak ada tiga jenis akomodasi untuk pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Syarat itu, berpenghasilan di bawah Rp 7 juta dan bentuk fasilitasnya disebut FLPP atau subsidi bunga atau subsidi uang muka," terang Agus usai mendapatkan kunjungan Gubernur Anies di Gedung BI, final pekan lalu.
Menurut Agus, akan sangat baik bila kegiatan dari Pemerintah Daerah DKI ini sejalan dengan kegiatan pemerintah pusat. Jika seandainya pemda ingin menawarkan pembiayaan kepada MBR, lanjut dia, perlu dibentuk kegiatan sendiri oleh yang dinaungi Perda.
Agus menegaskan, bila itu sudah masuk kegiatan pemda, BI tidak keberatan jikalau LTV turun. "Dari 90 persen atau 85 persen ke yang lebih rendah. Bukan untuk masyarakat umum, hanya untuk MBR. Dan ada kategori bahwa itu kegiatan pemerintah," terang dia.
Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Sri Noerhidajati merinci bahwa Pemerintah Daerah DKI silakan saja menciptakan kegiatan DP nol rupiah untuk rumah. Yang penting, itu merupakan kegiatan resmi pemerintah daerah yang mempunyai kekuatan hukum.
Tidak janjikan keuntungan
Asosiasi pengusaha properti Real Estate Indonesia (REI) DKI menilai kegiatan DP nol rupiah ini tidak menjanjikan laba secara finansial. Keuntungan itu dibutuhkan sanggup diperoleh dari insentif yang diberikan Pemprov DKI.
"Tentunya itu bukan proyek untung. Karena kalau kita cari untung bukan lewat situ. Kita punya kewajibanlah untuk itu," kata Ketua DPD REI DKI Amran Nukman di Balai Kota, Kamis (18/1).
Kendati demikian, para pengembang juga tak ingin dirugikan. Oleh alasannya ialah itu, REI berharap insentif dari Pemprov DKI akan sanggup membantu mereka mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, REI berkomitmen untuk membantu kegiatan pemprov.
Tanpa adanya insentif dari pemprov, pembangunan rumah DP nol rupiah dirasa berat. Padahal, perusahaan harus membiayai biaya operasional dan ada tuntutan dari pemegang saham biar perusahaan tersebut terus berkembang.
Wagub Sandiaga mempertimbangkan ajakan REI terkait insentif kepada para pengembang yang membangun rumah dengan DP nol rupiah. Ia menyampaikan proposal itu tiba dari Pendiri REI, Ciputra, dikala pengakuan pengurus DPD REI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/1).
Sandiaga menjelaskan, salah satu bentuk insentif yang akan diberikan berupa kemudahan perizinan. "Perizinan ini merupakan salah satu hal yang banyak dikeluhkan para pengembang," kata Sandi.
Kini, kegiatan kontroversial yang sempat diragukan sanggup terlaksana itu pun mulai berjalan. Rakyat miskin atau MBR tidak pusing lagi memikirkan DP rumah.
"Kami menyebutnya janji bukan program, mengapa? Karena janji harus dilunasi. Kalau kita sebut program, nanti di ujung sanggup ditambahi kata 'mohon maaf programnya tidak sanggup terlaksana alasannya ialah a b c d'," kata Anies.
Janji, ungkap Anies, merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Ia menyatakan tak ingin ada janji selama masa kampanye yang tidak dijalankan dalam kurun periode kepemimpinannya hingga 2022 nanti.
Sumber: Republika