Fahri Hamzah Unggah Surat Kemendagri Minta Bantuan Gempa NTB

[PORTAL-ISLAM.ID] Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di akun twitternya mempublish surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang isinya meminta agar pemda-pemda membantu bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB). Surat tersebut diteken sendiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin, 20 Agustus 2018 kemarin.

"Ada yang kirim ke saya dua buah surat dari @Kemendagri_RI meminta agar pemda2 membantu #BencanaNTB," tulis Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu melalui akun twitter-nya, Selasa 21 Agustus 2018 kemarin.

Ada yg kirim ke saya dua buah surat dari @Kemendagri_RI meminta agar pemda2 membantu #BencanaNTB . Secara teknis takkan mudah sebab itu memakai APBD-P. Surat diteken hari ini tgl 20 Agustus waktu Jakarta. Kasihan #DapilNTB . pic.twitter.com/oWDUkEBpAA
— #KopiRevolusi (@Fahrihamzah) August 20, 2018

Menurut politisi dari PKS itu, kalau benar, intinya Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada pemda seluruh Indonesia untuk membantu keuangan Pemda NTB yang diambil dari sisa lebih (silpa) APBD setiap daerah.

"Padahal, secara teknis tidak akan mudah sebab itu memakai APBD-P. Sebab, tiap daerah memiliki silpa yang berbeda-beda, sehingga jumlah nominal bantuan tidak optimal," katanya.

Dengan adanya surat intruksi Kemendagri tersebut, bagi Fahri, nampaknya pemerintah pusat mau lepas tangan untuk membantu penangan pasca gempa di Lombok. Karena, menurut dia, surat itu belum tentu mendapat sambutan dari pemda lain, mengingat kondisi keuangan pemda juga tidak merata, bahkan tidak mampu.

"Selama ini, pusat sudah terlalu membebani daerah dengan alokasi-alokasi anggaran operasional," sebut Fahri yang juga asal NTB itu.

Langkah Mendagri ini, lanjut Fahri, mengisyaratkan keuangan pusat sudah cukup tertekan, sehingga lagi-lagi harus ‘meminta ke daerah’. Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil.

"Inikah alasan sebenarnya? Kalau memang pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur. Biar kita sekalian galang sumberdaya masyarakat saja. Negara nggak usah ikut. Kalau memang nggak sanggup," tutur Fahri Hamzah.

Untuk diketahui, surat intruksi Kemendagri dengan nomor 977/6151/SJ tersebut ditembuskan ke Presiden RI, Ketua BPK RI, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam suratnya, Tjahjo meminta semua daerah untuk ikut membantu penanganan gempa yang terjadi di Lombok, NTB. Ada dua salinan surat yang ditandatangani Mendagri. Satu surat bernomor 977/6131/SJ ditujukan untuk gubernur seluruh Indonesia, dan satu surat lainnya bernomor 977/6132/SJ ditujukan untuk bupati/wali kota seluruh Indonesia.

Surat tersebut ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo Senin 20 Agustus 2018. Pada intinya, kedua surat tersebut berisi hal yang sama, yakni meminta kepala daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka penanganan masyarakat terdampak gempa.

"Diharapkan kepada Saudara dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi NTB yang dibebankan pada APBD dengan memperhatikan keuangan masing-masing daerah," tulis Tjahjo dalam surat tersebut.

Sumber: RMOL