Fahri Hamzah: Pemaparan Visi Misi Capres Harus Ada, Ini Negara Bukan Sirkus!
Pagi-pagi Saya ingin menulis tentang Arti Penting #VisiPemimpin bagi #NKRI. Sebab itu tanpa #VisiMisiCapres maka pemilu presiden 2019 hanya sirkus mahal. 25 trilyun hanya untuk cerdas cermat dengan soal yang sudah dibocorkan. Terlalu!
Kita berangkat dari apa yang tertulis dalam UU Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017 (Pasal 274 no.2). Tetapi ada makna filosofis lain yang dilanggar. Ada kedangkalan nalar dalam memahami makna demokrasi dan pemilu sebagai salah satu prosedurnya.
Paling tidak, ada 2 persoalan besar di sini. Pertama, reduksi atas keinginan rakyat untuk mengetahui arah bangsa ini ke depan. Jangan lupa, #VisiMisiCapres dan Pidato-nya adalah dokumen formal pertama yang memperkenalkan kepada publik tentang arah bangsa 5 tahun.
Sebuah bangsa besar tanpa dokumen yang dipaparkan secara terbuka oleh calon pemimpin tentang ke mana arah kita sungguh konyol. Hak rakyat untuk mengetahui kita mau kemana adalah mutlak dalam demokrasi. Ini adalah tawar menawar menjelang transaksi.
Dokumen #VisiMisiCapres dan Pidatonya adalah mutlak harus ada. Dan kemampuan-nya untuk menjelaskan secara verbal kepada publik adalah awal dari persoalan kedua yaitu kapasitas. Tapi kita berhenti dulu pada dokumen sebab itu adalah rencana yg harus ada dan bisa dijelaskan.
Apa yang dirancang oleh @KPU_ID dengan meniadakan momen pemaparan #VisiMisiCapres adalah penindakan suatu tahapan penting dalam pemilihan calon presiden. Kita seperti mengarah kepada penyederhanaan yg hanya disepakakti di antara mereka. Rakyat jadi tidak penting.
Saya sudah baca kedua #VisiMisiCapres dan sedikit saya beri komentar. Sebagai dokumen, saya termasuk yang mengenal dokumen visi misi yang baik. Saya pernah mengajar mata kuliah strategi yang di dalamnya ada cara membuat dan sistematika dokumen visi misi.
Visi dan misi sebagai elaborasinya adalah sebuah pernyataan yang kuat tentang situasi kita setelah membaca faktor2 lingkungan yang kompleks yg melingkupinya: internal, eksternal, dan masa depan yang dinamis. Ini menentukan strategi dan kebijakan ke depan.
Seorang calon presiden tanpa kemampuan untuk memaparkan secara verbal dokumen #VisiMisiCapres terus ngapain berani jadi presiden? Kenapa @KPU_ID melakukan “skip” terhadap tahap terpenting ini? Langsung ke tanya jawab dengan soal dibocorkan? Kenapa rakyat gak boleh tau?
Menggeser tahapan pemaparan #VisiMisiCapres adalah skandal serius dalam pelaksanaan #Pilpres2019 yang boleh jadi itu disepakati dengan parpol tapi saya menganggap itu reduksi atas makna demokrasi dan hak rakyat untuk mengetahui arah bangsa ke depan.
Belum terlambat bagi @KPU_ID untuk melakukan koreksi. Jangan langsung kirim pertanyaan padahal roadmap dan #VisiMisiCapres belum dipaparkan secara khusus. Perpanjang perdebatan tema dokumen agar #Capres2019 bertanggung jawab atas apa yg mereka tulis.
Bisa jadi, kalau tahapan itu dilompati: dokumen #VisiMisiCapres itu dibikin orang lain, lalu dimengerti orang lain, sementara #Capres2019 tidak tahu apa2 soal itu. Lalu tidak ada pertanggungjawaban untuk memaparkan secara terbuka kepada publik. Lalu siapa yg capres?
Setelah itu, langsung masuk sesi tanya jawab, dan #Capres2019 dikasi bocoran. Lalu bocoran itu disusun jawabannya oleh orang lain. Nanti capres menjawab berdasarkan dokumen yang disusun orang lain. Mungkin dia baru saja menghafal. Tapi mana yg asli dari capres?
Dengan cara seperti ini, maka sangat mungkin terjadi penyelundupan calon dalam Pilpres. Ada orang yang sebenarnya tidak punya sesuatu yang bisa ditawarkan kepada rakyat. Semua hanya gimmick yang isinya diatur oleh orang lain.
Wajar nantinya kalau memimpin bangsa besar ini kita tetap merasa tidak punya arah sebab arah itu ternyata hanya dokumen buatan konsultan. Akhirnya 5 tahun kita gak tahu hubungan antara dokumen #VisiMisiCapres dengan realisasi program di akhir periode.
Soal kedua adalah soal kapasitas, @KPU_ID juga mereduksi hak kita untuk mengetahui #KapasitasCapres dalam pengertian yang luas. Capres seharusnya orang yang paling dapat kita andalkan kemampuannya tetapi direduksi karena kita tidak diberi cara memahami kapasitas mereka.
Saya pernah membayangkan bawa @KPU_ID akan memfasilitasi hak rakyat Papua untuk mengetahui masa depan pengelolaan propinsi yg jaraknya paling jauh dari Jakarta itu. Saya bayangkan ada debat #Capres2019 soal masa depan Papua di Jayapura atau di Sorong.
Hampir 8 bulan waktu kampanye #Pemilu2019 dengan anggaran yang begitu besar tapi miskin dengan fasilitas pengenalan kapasitas kandidat. Terutama #KapasitasCapres. Padahal, rakyat wajib tahu dan @KPU_ID wajib “memaksa” mereka untuk unjuk kebolehan. Mau petahana atau penantang.
Ada debat di Aceh soal masa depan otonomi khusus dan koridor poros maritim. Lalu para akademisi akan menjadi panelis yang menguliti #VisiMisiCapres secara gamblang sampai rakyat tahu apakah memang ia menyimpan hasrat dan ambisi tentang INDONESIA raya kita yang luas dan kaya.
Saya bayangkan Isu wilayah akan dipergulirkan ke seluruh kepulauan sampai kita memiliki dasar hubungan pusat-daerah yang lebih adil di masa depan. Jangan lupa, daerah masih menyimpan rasa. Ada yang tidak baik dalam hubungan kita. Ini harus selesai.
Belum lagi masuk ke isu sektoral dan juga terkait pertanyaan yang lahir dari kalangan akademik kampus. Sementara @KPU_ID hanya mencomot nama2 “pesohor” yang entah tersohor karena apa? Lalu diujung menjelang acara tokoh2 itu dipertanyakan. Ngapain aja KPU selama ini?
Terus terang, reduksi yg dilakukan @KPU_ID atas makna demokrasi dan kompetisi di dalamnya membahayakan legitimasi kekuasaan “elected official” yang akan lahir. Baik legislatif dan utamanya eksekutif dalam hal ini presiden dan wakilnya. Ini bahaya besar.
Kita tahu @KPU_ID memiliki begitu banyak masalah. Dan masalah itupun belum di selesaikan sebagai sumber ketenangan publik. Masalah DPT, masalah IT, masalah kotak kardus, pemilih gila, dll. Sekarang kita persoalakan masalah baru yg mencemaskan.
Apakah kita Harus diam saja yang dianggap sebagai cara mendukung @KPU_ID dalam bekerja? Tidak! Ini soal demokrasi kita, soal kelanjutan sejarah, soal bagaimana kita mempertahankan keberadaan kita sebagai bangsa dan negara. Ini bukan soal sederhana.
Visi pemimpin dalam negara demokrasi yang masih muda adalah perjudian. Dalam negara demokrasi yg mapan pun seorang presiden bisa menjungkirbalikkan sistem yg sudah mapan. Karena itu mengenal tuntas pemimpin luar dalam itu wajib.
Rasanya @KPU_ID telah abai dengan ini semua dan menganggapnya remeh. Semoga sisa waktu kita ini masih bisa kita gunakan untuk me@peebaiki bolong2 yang ada. Setidaknya debat dan Adu visi #capres2019 ini jangan basa-basi. Pertunjukan harus membedah siapa mereka. Semoga.
(Twit @Fahrihamzah, Senin 07-01-2019)