BPN: Yang Bisa Mengalahkan Prabowo Hanya Kecurangan
[PORTAL-ISLAM.ID] Adanya peristiwa surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia masih menjadi perhatian publik. Komitmen kedua kubu yang bertanding untuk mewujudkan pilpres 2019 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) pun menjadi sorotan.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen agar pemilu ini berjalan sebagaimana mestinya. Baginya, tidak boleh ada kecurangan sedikitpun dalam sebuah gelaran pesta demokrasi.
“Komitmen kami jelas ingin pemilu ini berjalan jujur dan adil. Karena yang bisa mengalahkan Pak Prabowo hanya kecurangan,” ujar Andre saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (12/4/2019).
Lebih lanjut, Andre memastikan bahwa tidak ada dari pihaknya yang terlibat dalam kecurangan seperti yang terjadi di Malaysia. “Kami ingin menang secara adil dan bermartabat,” tambahnya.
Oleh sebab itu, wasekjen Partai Gerindra itu menegaskan, ada sanksi tegas bagi anggotanya apabila terbukti melakukan kecurangan. BPN bahkan tak segan membawanya ke ranah hukum.
“Jelas ada tindakan tegas. Kami serahkan kepada penegak hukum jika ada anggota kami yang melakukan kecurangan,” tukasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyoroti asal muasal surat suara yang merupakan dokumen resmi negara tapi dikuasai pihak tertentu dan dicoblos.
"Kertas suara itu adalah dokumen negara, sesuatu yang berharga dan harus dijaga dengan segala cara. Kasus Malaysia ini menjelaskan adanya kertas suara liar. Pertanyaannya: siapa yang mencetak? Menurut saya, “ini bagian dari pemanfaatan data invalid”. Cc: @KPU_ID @bawaslu_RI," kata Fahri di akun twitternya, Jumat (12/4).
Sebagaimana diketahui kubu BPN sampai dengan saat ini masih menggugat dan mempertanyakan data pemilih invalid yang menurut penelusuran BPN mencapai 17 juta. Angka yang bisa menentukan kemenangan Pilpres.
Kertas suara itu adalah dokumen negara, sesuatu yang berharga dan harua dijaga dengan segala cara. Kasus Malaysia ini menjelaskan adanya kertas suara liar. Pertanyaannya: siapa yang mencetak? Menurut saya, “ini bagian dari pemanfaatan data invalid”. Cc: @KPU_ID @bawaslu_RI— #2019WAJAHBARU (@Fahrihamzah) 12 April 2019
Efek langsung dari diakuinya ada “data invalid” dalam 192 juta pemilih adalah terjadinya pencetakan kartu suara lebih. Siapa yang mencetak? Di mana? Distribusi untuk apa? Terjawab dengan kasus Malaysia. Tapi beranikah kita mengusut tuntas? Ayo @KPU_ID @bawaslu_RI— #2019WAJAHBARU (@Fahrihamzah) 12 April 2019
