[PORTAL-ISLAM] Pemimpin Tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada mengatakan, hukum Syariah akan berlaku di Afghanistan. Hal itu dinyatakannya dalam sebuah pernyataan setelah kelompok itu mengumumkan pemerintahan baru.
“Di masa depan, semua masalah pemerintahan dan kehidupan di Afghanistan akan diatur oleh hukum Syariah,” kata pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (8/9/2021).
Akhundzada mengatakan pihak berwenang Afghanistan akan mengambil langkah serius untuk melindungi hak asasi manusia dan minoritas dalam kerangka Islam.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintahan Afghanistan yang baru akan memberikan peluang bagi investasi asing di negara itu.
“Imarah Islam Afghanistan (sistem pemerintahan yang dibentuk Taliban) akan menggunakan semua sumber dayanya untuk kekuatan ekonomi, kemakmuran dan pembangunan, selain memperkuat keamanan. (Imarah) ini akan mengelola pendapatan domestik secara tepat dan transparan, memberikan peluang khusus untuk investasi internasional dan berbagai sektor perdagangan, secara efektif akan memerangi pengangguran,” kata Akhundzada.
Menurutnya, tujuan akhir dari pemerintahan Afghanistan yang baru adalah untuk membangun negara itu sesegera mungkin dan membangunnya kembali.
Pemerintahan baru Afghanistan berjanji untuk mematuhi semua perjanjian internasional yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai nasional.
“Kami menginginkan hubungan yang kuat dan sehat dengan tetangga kami dan negara lain berdasarkan rasa hormat dan interaksi. Hubungan kami dengan negara-negara ini akan didasarkan pada kepentingan dan manfaat Afghanistan,” kata Akhundzad.
Baca Juga
- Info terbaru AS sudah siapkan 6 pesawat pembom siluman B-2 untuk menargetkan fasilitas nuklir Iran
- Sarawak baru saja mengumumkan pendidikan tinggi gratis untuk semua warga Sarawak yang belajar di universitas
- Investor Korea resah, sudah terlanjur invest Triliunan Won di Indonesia kini terancam pasca UU TNI disahkan
“Kami berkomitmen pada semua hukum dan perjanjian internasional, resolusi dan kewajiban yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai nasional,” sambungnya.
Akhundzada menambahkan diplomat asing, kedutaan besar, konsulat, organisasi kemanusiaan, dan investor di Afghanistan tidak akan menghadapi masalah dan dapat bekerja dengan aman di negara itu.
Taliban telah mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Mullah Muhammad Hasan Akhund, rekan pendiri gerakan itu Mullah Umar (rahimahullah), ditunjuk sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan.
Sedangkan Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik gerakan itu ditunjuk sebagai wakil perdana menteri pertama.
Sementara itu, Mullah Muhammad Yaqub, putra Mullah Umar, diangkat sebagai Menteri Pertahanan.
Berikut susunan lengkap Kabinet Pemerintah Baru Imarah Islam Afghanistan:
List of Acting Ministers and Heads of Departments ( in English): pic.twitter.com/XozPDYjAF6
— Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) September 8, 2021