Terkait Tim Israel, Tidak Ada Titik Temu Antara PSSI dan FIFA
“Sampai saat ini masih dicari solusi terbaik perihal tersebut,” kata Siti Ruhaini Dzuhayatin, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Bidang Hak Asasi Manusia dan Luar Negeri Kantor Staf Kepresidenan, Senin, 27 Maret 2023.
Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga, Muhadjir Effendy, mengatakan Indonesia sudah mengajukan beberapa persyaratan ke FIFA—federasi sepak bola dunia—untuk meredam penolakan terhadap tim nasional Israel. Syarat-syarat tersebut, kata Muhadjir, berhubungan dengan kepatuhan terhadap konstitusi, yaitu pembukaan UUD yang menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
"Itulah yang kami ajukan ke FIFA, dan kelihatannya tidak ada titik temu," kata Muhadjir, seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin (Senin, 27/3/2023).
Ia melanjutkan, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir segera berkonsultasi lebih lanjut dengan FIFA mengenai hal tersebut. "Mudah-mudahan ada titik temu, paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini,” ujar Muhadjir.
Adapun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan Indonesia tidak akan berdiplomasi dengan Israel selama negara tersebut tak mengakui Palestina. Namun Indonesia tetap berusaha aktif di FIFA.
“Indonesia kini sedang mencari penyelesaian dari dua prinsip tersebut, yakni Indonesia tidak terima Israel tapi ikut aktif di FIFA,” kata Mahfud lewat akun Twitter miliknya, kemarin.
Dua hari lalu, FIFA membatalkan pengundian grup Piala Dunia U-20, yang dijadwalkan di Bali pada 31 Maret mendatang. Pembatalan ini akibat makin meluasnya penolakan terhadap tim nasional Israel untuk berlaga di Indonesia. Israel termasuk di antara 24 negara yang bertanding dalam Piala Dunia U-20, yang dijadwalkan pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023.
Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 menetapkan enam stadion utama di enam provinsi sebagai lokasi pertandingan. Stadion itu adalah Gelora Bung Karno, Jakarta; Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali; Manahan, Solo, Jawa Tengah; Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan; Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat; dan Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur.
Kepala daerah di dua provinsi itu menentang tim nasional Israel bertanding di daerahnya, yaitu Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Keduanya merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengurus daerah PDIP di empat provinsi lainnya juga menolak tim nasional Israel.
Mereka beralasan UUD 1945 secara tegas menentang penjajahan, kebijakan politik Israel yang tidak sesuai dengan konstitusi, yaitu mencaplok wilayah Palestina, serta tak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Mereka juga merujuk pada konsistensi Presiden Sukarno dalam menentang pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Misalnya, Sukarno menolak tim nasional sepak bola Indonesia bertanding melawan tim nasional Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958. Saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV pada 1962, pemerintah tak menerbitkan visa bagi kontingen Israel sehingga mereka batal berlaga di Indonesia.
Sebelum penolakan oleh kader PDIP, kelompok Islam Kanan—kelompok yang ingin mengembalikan kejayaan Islam masa lalu dan intoleran terhadap komunitas yang dianggap menyeleweng dari ajaran Islam—serta Partai Keadilan Sejahtera lebih dulu menolak tim nasional Israel. Alasan mereka serupa, yaitu pendudukan Israel di wilayah Palestina bertentangan dengan UUD.
Gibran Ikut Keputusan FIFA
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi penolakan tim nasional Israel tersebut. Meski begitu, putra sulung Presiden Jokowi ini tetap menghormati pendapat Ganjar ataupun pengurus PDIP lainnya.
“Saya hargai pendapat para Gubernur, termasuk Pak Ganjar sebagai Gubernur (Jawa Tengah) dan senior PDIP,” kata Gibran, Senin kemarin.
Gibran berharap Piala Dunia U-20 tetap bisa digelar di Indonesia meski terjadi penolakan terhadap tim nasional Israel. Ia mengatakan Solo sudah siap menjadi tuan rumah hajatan dua tahunan tersebut. Sesuai dengan rencana, Stadion Manahan, Solo, akan menjadi lokasi putaran babak grup sekaligus laga final dan penutupan Piala Dunia.
Sebagai Wali Kota Solo, Gibran berdalih dirinya hanya bisa memastikan kesiapan venue serta segala perangkat pendukungnya. Urusan kepastian Piala Dunia U-20 ini, ia menyerahkan ke FIFA dan PSSI.
“Ya, saya menunggu berita resmi dari FIFA dan PSSI,” kata Gibran. “Kalau boleh lanjut, ya lanjut. Kalau tidak jadi, ya, udah, (Stadion Manahan) kami pakai sendiri.”
FIFA Team Project Venue Management, Christian Schmolzer, mengatakan belum dapat memastikan apakah Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Sebab, sejauh ini sikap FIFA hanya membatalkan lokasi pengundian di Bali.
“Saya tidak dapat memastikan apakah Indonesia akan tetap bertindak sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 atau tidak karena sejauh ini sikap resmi FIFA hanya sebatas pembatalan Bali sebagai lokasi pengundian,” kata Schmolzer saat mengikuti inspeksi di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Senin kemarin.
Pengamat sepak bola, Tommy Welly, menduga alasan di balik keputusan FIFA tersebut merupakan dampak dari meluasnya penolakan terhadap tim nasional Israel. Kondisi ini sekaligus menjadi sinyal pencabutan posisi Indonesia sebagai tuan rumah. Apalagi beberapa negara, seperti Argentina dan Peru, disebut-sebut siap menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah.
Tommy juga heran akan adanya perbedaan sikap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai tim nasional Israel. “Sebagai pemerintah, saya mempertanyakan, kenapa sikapnya berbeda, padahal kepastian lolos Israel sejak Juli 2022. Seharusnya sudah diantisipasi dari tahun kemarin,” katanya.
Menurut dia, Indonesia akan merugi jika batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 karena sudah menyiapkan seluruh fasilitas pertandingan. Selain itu, FIFA dapat memberi sanksi ke Indonesia.
[Sumber: Koran Tempo]