Prabowo Jokowi Sama Saja
Prabowo Jokowi Sama Saja: MEMELIHARA RELAWAN
PRESIDEN Prabowo Subianto benar-benar membagi habis kue kekuasaan. Setelah membentuk kabinet besar dengan menunjuk para politisi dan pengusaha pendukungnya dalam pemilihan presiden, ia membuat wadah paguyuban bagi mereka yang tak kebagian kekuasaan di pemerintahan. Salah satunya lewat Gerakan Solidaritas Nasional.
GSN mirip ProJo, relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Namun, jika ProJo berdiri untuk mendukung Jokowi dalam pemilisah presiden, GSN didirikan setelah ada kepastian Prabowo menjadi presiden. Prabowo Subianto yang meminta pendukungnya membentuk paguyuban ini. Permintaan itu pun disambut serius oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani. Rosan sudah mendapat jatah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Rosan membagikan undangan deklarasi GSN sejak beberapa hari lalu. Tim pendukung Prabowo Subianto selama pemilihan presiden 2024, baik yang tergabung dalam TKN Prabowo-Gibran maupun relawan, diundang ke acara tersebut. Dalam undangan disebutkan bahwa deklarasi GSN akan digelar di Indonesia Arena, kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, 2 November 2024.
(Foto: Ketua Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (kiri) dan Sekretaris Jenderal GSN Bobby Gafur Umar memberikan keterangan kepada media saat peluncuran GSN di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, 29 Oktober 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean)
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet)—tim relawan Prabowo-Gibran—Silfester Matutina mengatakan sudah mendapat undangan dari Rosan untuk menghadiri deklarasi tersebut sejak pekan lalu. Ia diundang karena menjadi ketua salah satu lembaga pendukung Prabowo dan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran.
Silfester mengatakan GSN sengaja dibentuk untuk menjadi wadah bagi tim pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden. “Organisasi itu dibentuk untuk mendukung dan mendampingi jalannya pemerintahan,” ujarnya, Kamis, 31 Oktober 2024. Namun, dua hari menjelang deklarasi, Silfester mendapat pemberitahuan lewat telepon dari tim Rosan bahwa deklarasi ditunda.
Silfester tidak mengetahui alasan penundaan deklarasi GSN tersebut. “Orang itu cuma bilang ‘Bang, batal dulu deklarasinya',” ujar Silfester. Meski acara itu ditunda, Silfester yakin GSN akan tetap dideklarasikan dalam waktu dekat.
Satu hari sebelumnya, kepada Tempo, Rosan memastikan bahwa deklarasi GSN akan digelar pada Sabtu besok. “Ya, hari Sabtu, (dideklarasikan),” katanya.
Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pembentukan GSN merupakan perintah Prabowo. Tapi Hasan tak bersedia menyebutkan posisi Prabowo di organisasi ini. “Yang jelas GSN atas perintah Pak Prabowo. Kalau apa jabatan Pak Prabowo, tanya Bang Rosan (Rosan Roeslani) karena ketuanya beliau,” tuturnya.
Prabowo Yang Perintahkan
Rencana pembentukan GSN pertama kali diungkapkan Prabowo di depan tim pendukungnya di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, pada 25 Maret 2024. Saat itu TKN Prabowo-Gibran tengah menggelar buka puasa bersama. Prabowo ingin tim pemenangannya tidak bubar begitu saja setelah pemilihan presiden. Tapi ia menghendaki tim pemenangan itu tetap berada dalam satu barisan lembaga paguyuban.
“Saya mengusulkan paguyuban ini diberi nama Gerakan Solidaritas Nasional. Kita tetap satu paguyuban, satu gerakan yang terdiri atas semua suku, agama, ras, daerah, dan kalangan bersatu menuju Indonesia emas,” kata Prabowo. Ia menunjuk Rosan menjadi ketua paguyuban itu.
Dua narasumber Tempo di TKN Prabowo-Gibran menceritakan Rosan menindaklanjuti keinginan Prabowo tersebut dengan berkali-kali menggelar rapat. Rapat itu dihadiri para pemimpin atau perwakilan organsiasi pendukung Prabowo.
Selain Rosan, rapat itu dipimpin oleh Komandan Relawan TKN Prabowo Haris Rusly Moti. Dalam rapat-rapat itu terungkap bahwa GSN akan didorong mengawal dan mendukung program pemerintahan Prabowo, salah satunya makan siang gratis.
Program makan siang gratis, yang kemudian berubah menjadi makan bergizi gratis, merupakan program kolosal pemerintahan Prabowo dengan sasaran 82,9 juta anak di seluruh Indonesia. Program ini membutuhkan anggaran mencapai Rp 400 triliun. Dalam satu hari, program ini bakal menghabiskan anggaran hingga Rp 1,2 triliun. Sekitar Rp 800 miliar dari dana itu akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan dari sektor pertanian.
Dua sumber Tempo tersebut mengatakan para relawan Prabowo-Gibran dapat berperan dalam pengadaan bahan baku pangan untuk makan bergizi gratis tersebut. “Mereka bisa menjadi pihak ketiga dalam program tersebut,” kata seorang anggota Koalisi Indonesia Maju—gabungan partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden—ini.
Bendahara Umum Projo—tim pendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden, yang kemudian mendukung Prabowo-Gibran—Panel Barus akan ikut menjadi pengurus pusat GSN. Menurut mantan Wakil Ketua TKN Prabowo ini, seperti Projo, GSN juga akan memiliki cabang di daerah. Ia mengatakan GSN akan mengawasi implementasi sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami akan menjadi mata-telinga untuk eksekusi program kolosal, seperti makan bergizi gratis. Program ini harus berdampak pada ekonomi di daerah,” katanya, Kamis, 31 Oktober 2024.
Bagi-bagi Komisaris BUMN
Seorang sumber Tempo di tim pendukung Prabowo-Gibran menuturkan, beberapa bulan sebelum rencana deklarasi GSN, para pengurus lembaga relawan Prabowo-Gibran sudah mengumpulkan curriculum vitae (CV) dan menyetorkannya kepada Rosan.
Pengumpulan CV itu sebagai bagian dari pendataan dan rencana pengangkatan para anggota tim pendukung sebagai komisaris perusahaan milik badan usaha milik negara.
Ini cara serupa pemerintahan Jokowi mengangkat para relawannya menjadi komisaris perusahaan BUMN.
Di ujung pemerintahan Jokowi, sejumlah anggota tim pendukung Prabowo-Gibran sudah menjadi komisaris BUMN. Tercatat belasan anggota tim pendukung Prabowo menjadi komisaris BUMN, seperti Fuad Bawazier, Fauzi Baadilla, Felicitas Tallulembang, dan Simon Aloysius Mantiri.
Prabowo Ikuti Langkah Jokowi
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai Prabowo sengaja membentuk Gerakan Solidaritas Nasional untuk menjaga relasi dengan tim pendukungnya setelah pemilihan presiden.
Cara menjaga relasi ini, di antaranya, dengan mengakomodasi kelompok relawan yang tidak masuk pemerintahan dalam sebuah lembaga paguyuban.
“Prabowo mempertahankannya untuk memberi peluang relawan mendukung pemerintah dengan cara lain,” kata Agung.
Agung menilai Prabowo tengah mengikuti jejak Jokowi. Setelah pemilu, Jokowi merawat kelompok pendukungnya sebagai kekuatan di luar partai politik.
“Bedanya, Prabowo mengamankan partai politik dan relawan. Prabowo ingin mengokohkan kekuatan politik, baik formal maupun informal,” ujar Agung.
Pengajar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Prabowo seharusnya tidak menjabat posisi apa pun di suatu organisasi kemasyarakatan dan paguyuban setelah menjadi presiden untuk menghindari konflik kepentingan.
“Presiden tidak boleh dibuat sebagai alat representatif bagi organisasi masyarakat tertentu. Itu bisa muncul pemanfaatan nama besarnya hingga nanti ormas tertentu mendapat proyek dan segala macam,” ujarnya. Ia berpendapat Prabowo semestinya menolak atau melarang namanya dimasukkan sebagai pengurus dalam suatu organisasi kemasyarakatan.
(sumber: Koran TEMPO, 1 November 2024)