[Catatan] Dpr Pasca Setya Novanto
[PORTAL-ISLAM.ID] Partai Golkar sedang menghadapi angin kencang politik akhir sang ketua umum (ketum) Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi e-KTP yang merugikan uang negara sebesar Rp2,3 triliun. Terlepas besar kecilnya dampak dari tragedi ini, tapi yang terang Golkar menuai kerugian politik.
Di tengah menyambut tahun politik, partai berlambang beringin ini, selain harus berjuang untuk memulihkan citranya, juga dituntut melaksanakan langkah-langkah evakuasi sebagaimana dilontarkan oleh kader-kader Golkar.
Di tengah kondisi tren elektabilitas yang makin menurun, langkah evakuasi menjadi penting dan mendesak. Bukan saja terkait untuk kembali memulihkan kepercayaan publik pada partai warisan Orde Baru ini, tapi juga berfungsi untuk menjaga soliditas partai, terutama terkait perubahan struktur kepengurusan.
Munaslub untuk Rekonsiliasi
Pasca rapat pleno yang menetapkan menentukan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar menjadi babak baru. Meski demikian, Munaslub tetap digelar dan mengokohkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Sosok Airlangga menjadi tokoh yang paling sempurna di tengah turbulensi politik di internal Golkar. Selain sebagai menteri di Kabinet Kerja, ia juga dapat diterima di semua faksi Golkar. Dengan demikian, kepemimpinannya akan efektif menjalankan roda organisasi di satu pihak dan di pihak lain dapat komunikasi dengan pemerintah.
Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yaitu terkait siapa yang pantas mengganti Setnov sebagai Ketua DPR. Ini menjadi penting, alasannya yaitu ketua dewan perwakilan rakyat selain merupakan jabatan publik, juga akan menjadi wajah Golkar di Senayan.
Dengan kondisi semacam ini, Golkar harus jernih dan objektif mengusung kadernya untuk duduk sebagai ketua DPR. Golkar harus mengedepankan kader yang bukan saja kompeten, namun juga harus mempunyai integritas dan dapat menjalin komunikasi.
Pengganti Setnov di DPR
Sebagaimana banyak dilontarkan oleh para kadernya, Golkar hari ini butuh upaya penyelamatan. Karena itu butuh nakhoda yang kapabel selain tak mempunyai kasus hukum. Selain ketum partai, juga harus dipikirkan sosok pengganti Setyo Novanto sebagai ketua DPR. Sebab, bagaiamanapun ketua dewan perwakilan rakyat akan menjadi representasi Golkar lantaran berasal dari kader beringin.
Karena itu, soal pergantian ketua dewan perwakilan rakyat harus menimbang soal bukan hanya soal kepentingan politik praktis, melainkan juga soal kapasitas, integritas, dan kecakapan politiknya. Ada banyak nama yang potensial sebut saja, Azis Syamsudin, Agus Gumiwang, Bambang Soesatyo, dan Rambe Kamarul Zaman.
Dari beberapa faktor di atas yang paling penting ditimbang yaitu bahwa sosok tersebut diterima di semua pihak. Baik lantaran pengalamannya yang memang sudah sangat matang dan bertahun-tahun di DPR, ia juga mempunyai komunikasi yang santun dan jauh dari kesan manuver.
Untuk menentukan sosok yang sempurna sepert ini, Partai Golkar sebaiknya kembali mengamati para politisi yang terbilang senior baik di Golkar maupun di Senayan, terukur dari semenjak berapa usang beliau DPR. Sebab bagaimana pun sosok tersebut yaitu orang yang dipercayai akan memegang pucuk pimpinan di forum perwakilan rakyat tersebut.
Penulis: Arif Nurul Imam
Pengamat Politik POINT Indonesia