Jokowi Lantik Kepala Tubuh Siber, Wartawan Senior: Begitu Paranoidnya Pemerintah Terhadap Medsos
[PORTAL-ISLAM.ID] Presiden Joko Widodo melantik Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal Djoko Setiadi menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hari ini (3/1/2018) di Istana Negara.
Posisi Badan Siber akan berada eksklusif di bawah Presiden Jokowi. Hal itu termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 perihal Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 perihal Badan Siber dan Sandi Negara.
Posisi BSSN yang sebelumnya berada di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan diubah menjadi eksklusif di bawah Presiden melalui Perpres yang ditandatangani 16 Desember 2017.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan pengubahan posisi itu disebabkan BSSN merupakan forum penting dan diharapkan negara guna mengantisipasi perkembangan dunia siber yang sangat cepat.
Dalam perpres ini juga ditegaskan, Kepala BSSN diberikan hak keuangan dan kemudahan setingkat menteri.
Link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180103080229-20-266226/jokowi-lantik-djoko-setiadi-jadi-kepala-badan-siber-siang-ini
***
Keberadaan Badan Siber dibawah Presiden eksklusif ini menerima kritik sejumlah pihak.
Salah seorang wartawan senior, Nanik Sudaryati menyebutnya sebagai bentuk paranoid pemerintah terhadap medsos.
"Begitu paranoidnya pemerintah terhadap Medsos, hingga menciptakan forum gres yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Sandi Negara dan dibawah eksklusif Presiden. Badan ini sudah menyerupai atau selevel dengan BIN."
"Kalau memang takut rakyat bicara di Medsos, TUTUP saja semu aplikasi yang berkait dengan Medsos, mulai FB, twitter, Instagram, Telegram, WA dll. Sudah pokoknya tutup total anggap tidak ada dunia maya."
"Kalau kemudian aplikasi dibolehkan tapi yang oposisi dengan pemerintah diawasi ketat baik secara teknologi (akun dihanguskan, disuspend dll) atau secara aturan dimana sedikit-sedikit ditangkap, sementara di satu sisi yang pro pemerintah dibiarkan mencaci maki, memfitnah, membully dll lawan-lawan pemerintah, bahu-membahu forum ini hanya sebagai wujud ketidakadilan dan perilaku represip pemerintah pada bunyi rakyat."
Demikian dikatakan Nanik Sudaryati di akun facebooknya, Rabu (3/1/2018).
