[PORTAL-ISLAM.ID] Baru-baru ini Forum Silaturahim Takmir Masjid se-Jakarta dan Dewan Masjid (DMI) Jakarta mengeluarkan perilaku penolakan atas “politisasi” Masjid. Hal tersebut dilakukan alasannya ialah mereka menginginkan masjid kembali kepada fungsinya, yaitu sebagai “rumah ibadah”.
Namun, mantan Ketua Umum PP Muhamamdiyah yang ketika ini menjabat ‘Utusan Khusus Presiden untuk obrolan dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban’, Prof Dr HM Din Syamsuddin, MA, menyampaikan bahwa tak duduk perkara bila di masjid membicarakan politik.
Islam, kata Din, memiliki konsep yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Tidak menyerupai agama lainnya yang memisahkan antara politik dengan agama, dalam Islam justru, jelas Din, keduanya tidak dapat dipisahkan.
“Maka mengaitkan politik dengan agama ialah sesuatu yang berdasarkan pandangan Islam, baik dan benar,” ujar Din di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Rabu (31/1/18).
Dia juga meminta jangan terlalu gampang untuk menyampaikan umat Islam yang membicarakan politik di masjid dengan Istilah “Politisasi Agama”. Umat Islam, kata dia, lebih sempurna dikatakan “mengkontekstualisasi Agama” dalam perpolitikan masa kini.
“Jangan gampang pakai istilah politisasi, yang dilakukan sebagian umat Islam bukan politisasi agama, tapi kontekstualisasi agama,” jelas Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.
Kendati demikian, ia sendiri menolak fungsi masjid yang mengangkat/mengampanyekan ‘Partai Poltik’. Hal itu, kata dia, berpotensi merusak Ukhuwah.
“Tapi kalau masjid berbicara wacana pentingnya mengangkat kepemimpinan Islam, nilai-nilai Islam, itu bukan politisasi agama. Jangan digeneralisasi,” tegas Din. (Salam-Online)
