Turki Dalam Tahap Akhir Produksi Vaksin Covid-19, Erdogan: Kami Akan Berbagi Untuk Semua Penduduk Dunia
[PORTAL-ISLAM] Antalya – Turki sedang dalam tahap akhir produksi vaksin Covid-19. Presiden Turki Recep Erdogan mengatakan vaksin itu akan bermanfaat bagi semua penduduk dunia, kutip Reuters.
Tayyip Erdogan mengatakan, studi terakhir diharapkan selesai sebelum akhir tahun. Pada saat yang sama ia mendesak semua negara untuk tidak menyalahgunakan vaksin sebagai alat untuk keuntungan politik.
Erdogan mengatakan pandemi global perlu ditangani secara adil antara negara kaya dan negara miskin.
“Vaksin tidak boleh digunakan sebagai alat dan kepentingan politik. Studi vaksin lokal kami bertujuan untuk menyelesaikannya sebelum akhir tahun ini. Kami sedang mengerjakan (vaksin) untuk kesetaraan dan kemanusiaan,” kata Erdogan saat meresmikan Forum Diplomasi Antalya di Antalya, Turki, Jumat (18/6/2021).
“Kami akan berbagi tentang produksi vaksin lokal dengan semua orang nantinya,” tambahnya.
Forum Diplomasi Antalya dimulai di Turki
Politisi, diplomat, analis opini, dan akademisi dari seluruh dunia telah berkumpul di Turki untuk membahas isu-isu global di Forum Diplomasi Antalya.
Forum ini dimulai pada Jumat sore dengan pidato pembukaan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah pidato pengantar Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.
Erdogan juga akan menjadi tuan rumah makan malam untuk para kepala negara yang berpartisipasi pada hari pertama pertemuan itu.
Forum akan berlanjut dengan berbagai diskusi panel hingga Minggu.
Acara ini diadakan di Pusat Kongres dan Pameran NEST di kota resor Mediterania Antalya dengan tema "Diplomasi Inovatif: Era Baru, Pendekatan Baru".
Debat kepentingan global, termasuk Balkan, masa depan Eropa, hubungan trans-Atlantik, pengungsi dan migran serta ancaman terorisme, akan dianalisis secara mendalam selama tiga hari forum tersebut. Juga akan ada sesi tentang proposal Turki untuk Konferensi Mediterania Timur.
Forum ini menampung 10 kepala negara dan pemerintahan, 42 menteri luar negeri, tiga mantan kepala negara dan pemerintahan, dan lebih dari 50 perwakilan organisasi internasional atau mantan pejabat pemerintah, menurut Kementerian Luar Negeri Turki.
(Sumber: Reuters, Anadolu)