SIHIR KDM
By: Setiya Jogja
Hari-hari ini, video KDM berseliweran di sosial media. Bahkan istriku, yang tidak terlalu interest politik saja berulang kali memutar beragam video KDM. Hebat ya, KDM.
Halah, itu pencitraan doang!
Lho, sekarang siapa yang nggak pencitraan? Tapi KDM beda. Dia bener-bener menyentuh apa yang dibutuhkan rakyat. Lagian dia gak ambil gaji, karena sudah cukup dari video-videonya yang viral itu. Bela istriku.
Duh, daripada aku ribut dengan istri gegara KDM, mending aku ngalah saja lah. Lagian gak kenal juga sama KDM. Akupun membiarkannya menikmati video-video itu. Daripada nonton live shopee, malah bikin boros.
Fenomena macam itu, barangkali makin banyak ditemui. Orang yang tersihir. Seakan menemukan "Sang Ratu Adil" pemimpin yang diharap-harapkan kehadirannya. Tak hanya warga Jawa Barat, namun se Indonesia Raya.
***
Dalam salah satu videonya, KDM bicara soal APBD. Dia membandingkan Jabar dengan Kaltim dan Jakarta.
Dengan penduduk 4 juta dan asumsi tiap rumah dihuni 4 orang, maka di Kaltim hanya ada sekitar 1 juta rumah. Kalau Pemprov menganggarkan 5 juta per rumah, itu hanya membutuhkan 5 Trilyun.
Lalu Jakarta dengan penduduk kurang dari 10 juta. Misal tiap keluarga ada 5 orang, maka Jakarta memiliki 2 juta kepala keluarga. Harusnya pemprov Jakarta sanggup menggaji tiap KK 10 juta. Karena hanya perlu 20 trilyun, padahal APBD nya sampai 90 trilyun.
Mereka yang mendengar manggut-manggut. Hebat ya KDM. Keren! Pikirannya visioner. Dan selalu memikirkan rakyat.
"Bagi Kaltim atau Jakarta gampang untuk bikin rakyat sejahtera, beda dengan Jawa Barat yang penduduknya terbesar dan APBDnya minim." Demikian, kira-kira arah pembicaraan KDM.
Dia sedang memposisikan dirinya bahwa tugasnya jauh lebih berat ketimbang gubernur Jakarta, Kaltim, Papua atau daerah lain.
Jadi nanti kalau ada kurang-kurang dalam kebijakan, dia sudah punya alasan.
Selain soal itu, kalau mau dicermati, ide KDM ini ya enggak bener-bener hebat.
Saat disebut ide menggaji 10 juta/KK di Jakarta, seakan angka itu besar. Karena menggunakan diksi "gaji", maka persepsi publik akan menganggap itu per bulan. Padahal kalau dihitungnya per bulan, butuhnya (APBD) bukan 20 trilyun. Tapi 240 trilyun!
Jadi hitungan KDM itu, meski menggunakan diksi "gaji" dihitungnya untuk 1 tahun. Artinya cuma Rp 833 ribu per bulan. Itupun dibagi 5 orang per KK. Alias cuma Rp 166 ribu/jiwa/bulan.
Gimana, jadi tampak besar atau kecil? Bukan sekedar nominalnya, tapi dampaknya. Dengan uang segitu di Jakarta.
***
Dengan kuasa kebijakan (kuasa membuat aturan yang mengikat) dan sekaligus anggaran (APBD), menjadi tugas kepala daerah untuk mensejahterakan rakyat. Berpikir keras, membuat terobosan-terobosan baru dengan instrumen yang dimiliki itu.
Intervensi apa yang paling tepat sehingga efektif membuat rakyat sejahtera? Dengan segala keterbatasan, baik anggaran dan waktu. Belum lagi sistem birokrasi yang mengikat.
Untuk daerah yang padat penduduk dan area relatif sempit, intervensi berbasis ruang akan lebih efektif. Sementara daerah dengan luasan besar dan penduduk yang jarang, intervensi berbasis orang akan lebih tepat.
Dalam beberapa hal, terobosan KDM patut dikasih jempol. Namun bukan berarti sempurna. Dia tetap manusia. Yang karena kedudukannya sebagai pejabat publik, layak selalu untuk diawasi dan dikritik.
(fb)
